Menitipkan Pembangunan Peradaban Islami Pada Paslon

Oleh : Dr. Maftukhatusolikhah, M. Ag
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang

MENJELANG Pilkada serentak tanggal 27 november 2024, berbagai tahapan telah dilakukan oleh penyelenggara (KPU) di berbagai wilayah di Indonesia.

Tahapan-tahapan pilkada tersebut dirancang sedemikian rupa untuk memastikan bahwa pemilihan berlangsung secara adil, transparan, dan demokratis sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu.

Proses pemilihan pemimpin-pemimpin tersebut merupakan hal yang krusial mengingat bukan hanya sebagai ajang pemilihan pemimpin, melainkan sebuah proses demokrasi yang dapat membentuk karakter bangsa dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu Masyarakat diminta cerdas dan arif dalam menentukan pilihan pasangan calon pemimpin. Mengapa demikian? Tulisan ini memberikan perspektif dari sudut pandang Pembangunan peradaban Islami.

Dalam Hadis nabi Muhammad SAW “Kullukum ra’in wa kullukum mas’ulun an ra’iyyatihi “yang artinya "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya," menegaskan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk memimpin dalam kapasitasnya masing-masing.

 Setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan yang diambil dalam peran kepemimpinan mereka.

Ini menciptakan kesadaran bahwa tanggung jawab adalah bagian integral dari kepemimpinan. Oleh karena itu kepemimpinan dalam Islam bukan hanya diartikan sebagai pemegang posisi kekuasaan, namun bagaimana tanggung jawab yang merupakan amanah tersebut dijalankan sesuai dengan keinginan pemberi amanah, sehingga harus dijalankan dengan integritas dan kejujuran, serta menjadi teladan yang baik bagi masyarakat, mencerminkan nilai-nilai Islam dalam setiap tindakan dan kebijakan yang diambil.

Dalam konteks Pembangunan, kepemimpinan yang bersih dan efektif pada dasarnya merupakan harapan yang dicita-citakan dalam rangka memajukan peradaban.

Dengan kata lain pembangunan merupakan faktor penting dalam menjaga keberlangsungan peradaban. Dalam konteks pemilihan umum, pembangunan dapat dikatakan merupakan bagian atau bahkan inti dari kampanye para Paslon, yang menjanjikan bahwa dalam kepemimpinannya nanti,  akan melakukan pembangunan apa, serta bagaimana strategi dan langkah konkret berupa program kerja yang akan dijalankan dalam rangka mewujudkan visi dan misi mereka.

Oleh karena itu, masyarakat harus jeli melihat muatan kampanye para paslon tersebut, agar 5 tahun ke depan benar-benar dapat merasakan perubahan menuju kesejahteraan untuk semua.

Dengan demikian masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memilih pemimpin yang tidak hanya memiliki visi dan misi yang jelas, tetapi juga integritas dan komitmen terhadap kesejahteraan rakyat.

Pemimpin yang baik, dalam perspektif Islam, adalah mereka yang memahami bahwa keberhasilan kepemimpinan terletak pada kemampuan untuk membawa masyarakat menuju kesejahteraan yang berkelanjutan.

Dalam hal ini pemimpin perlu menyadari bahwa keberhasilan suatu pemerintahan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kepuasan masyarakat dan kualitas hidup yang meningkat.

Oleh karena itu, program-program yang diimplementasikan harus mengedepankan aspek partisipatif, di mana masyarakat diberdayakan untuk ikut serta dalam pembangunan.

Kepala daerah yang terpilih melalui Pilkada diharapkan memiliki visi dan misi yang jelas untuk kemajuan daerah. Kepemimpinan yang visioner mampu menginspirasi masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan.

Pemimpin yang memahami kebutuhan masyarakat dan mampu mengelola sumber daya dengan bijaksana dapat menciptakan kondisi yang mendukung perkembangan peradaban.

Keberlanjutan peradaban dalam konteks Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, bukan hanya aspek ekonomi, namun juga agama, sosial, budaya dan juga lingkungan.

Oleh karena itu para pemimpin harus mengkaji dampak jangka panjang dari kebijakan yang akan mereka lakukan terhadap masyarakat dan lingkungan, terlebih menghadapi isu-isu yang sedang dihadapi seperti perubahan iklim.

Prinsip kehati-hatian dapat digunakan untuk menjamin bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan generasi mendatang. Kebijakan lingkungan yang berkelanjutan juga sangat penting.

Dalam hal ini pemerintah daerah dapat menerapkan kebijakan yang ramah lingkungan, termasuk konservasi sumber daya alam, dan pengembangan energi terbarukan.

Upaya-upaya ini memiliki potensi untuk menawarkan kemungkinan ekonomi baru sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Para pemimpin juga harus mempertimbangkan faktor sosial, seperti memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, terutama yang terpinggirkan, berpartisipasi dalam upaya pembangunan.

Tentu saja kebijakan sosial yang inklusif dalam konteks kebhinekaan dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan dan meningkatkan rasa solidaritas di antara warga Masyarakat.

Dengan kata lain penting untuk memilih paslon yang memperlihatkan kepemimpinan yang efektif, yang dapat menginspirasi inovasi dan kemajuan ekonomi sebagai faktor penting dalam menjaga keberlangsungan peradaban namun juga mempunyai program-program pembangunan sumber daya manusia.

Karena  selain  harus mendorong pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan −misalnya melalui pengembangan ekonomi syariah, industry halal dan penguatan UMKM− pemimpin juga harus memikirkan investasi dalam pendidikan, dan pelatihan, serta pembangunan infrastruktur yang relevan dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan dalam proporsi yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan kondisi wilayahnya. Pemimpin harus memiliki kebijakan yang inklusif dengan memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat berkontribusi pada pertumbuhan, menciptakan daya tahan yang lebih besar dalam menghadapi tantangan.

Berbicara tentang kepemimpinan yang efektif sangat terkait dengan tata Kelola pemerintahan yang baik . Tata Kelola yang baik (good governance)  harus didukung dengan administrasi dan birokrasi yang bersih, sehingga mampu memacu pertumbuhan ekonomi, karena ketertiban, stabilitas dan perlindungan hukum yang dapat mendorong peningkatan semua sektor termasuk kewiraswastaan hanya mungkin dalam kepemimpinan yang menegakan good governance.

Administrasi dan tata Kelola pemerintahan yang baik bertugas untuk merealisasikan pembangunan, sejak perencanaan pelaksanan sampai pengevaluasiannya. Perencanaan pembangunan meliputi perencanaan dalam: mobilisasi dana pembangunan, penyiapan sumber daya manusia, penyerapan teknologi, dan penguatan kelembagaan.

 Di samping itu administrasi juga bertugas untuk mengerahkan sumber daya yang ada, menggerakkan partisipasi masyarakat, melakukan penganggaran, dan melaksanakan pembangunan seefisien mungkin. Administrasi yang kuat, efisien, dan tidak korup sangat penting bagi pembangunan ekonomi.

Karena pembangunan ekonomi seringkali menjadi tidak efisien karena kegagalan pemerintah (government failure), yang banyak diakibatkan tarikan kepentingan pemerintah sendiri atau kelompok tertentu (interest groups) yang tidak mendorong efisiensi.

Kelompok tertentu ini memanfaatkan pemerintah untuk mencari keuntungan (rent seeking) melalui proses politik atau pengambilan kebijakan pemerintah.

Dari paparan di atas, dapat ditarik benang merah antara pembangunan peradaban Islami dengan proses Pilkada serentak yang sedang berlangsung saat ini.  

Adanya Pilkada memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan arah pembangunan daerah.

Dengan menggunakan hak pilih, warga negara menunjukkan kepedulian terhadap nasib daerahnya. Partisipasi ini menciptakan ruang bagi dialog dan interaksi sosial, yang merupakan fondasi penting dalam membangun peradaban yang inklusif. Pilkada yang berjalan baik menciptakan sistem akuntabilitas di dalam pemerintahan. Calon pemimpin harus bertanggung jawab atas janji-janji yang mereka buat selama kampanye.

Transparansi dalam proses pemilihan dan pengelolaan anggaran daerah akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kepercayaan ini sangat penting dalam membangun peradaban yang sehat dan berkelanjutan.

Dengan turut serta berpartisipasi dalam pemilihan, dan menyalurkan suaranya secara bijak, masyarakat dapat menentukan arah dan masa depan daerah mereka.

Pemimpin yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kebijakan dan program-program yang dicanangkan akan menciptakan perubahan positif dan memberikan dampak yang luas bagi peradaban.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pemilihan kepala daerah bukan hanya menjadi ajang politik, tetapi merupakan momentum untuk memperkuat fondasi masyarakat yang beradab, sejahtera, dan berkelanjutan.

Oleh karena itu mari kita menggunakan hak demokrasi kita dengan bijaksana, karena di tangan para paslon yang kita pilih, sebenarnya kita menitipkan Pembangunan peradaban menuju Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur, insya Allah. Wallahu a’lamu bi as-sowwab (*)