12 Kursi Golkar DPRD Sumsel Diperebutkan Anita-Popo Ali, Diprediksi Airlangga Umumkan Bulan Depan

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Dua kader partai Golkar saat ini tengah memperebutkan dukungan 12 kursi DPRD Sumsel untuk maju Pilkada Sumsel 2024.

Kedua kader partai berlambang pohon beringin itu yakni Bakal Calon Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Dr Hj RA Anita Noeringhati SH MH yang merupakan Ketua Harian DPD Partai Golkar Sumsel dan kini menjabat Ketua DPRD Sumsel.

Kader Golkar lainnya yakni H Popo Ali Martopo B.Commerce juga merupakan kader dan kini masih menjabat Bupati OKU Selatan.

Anita nantinya akan berpasangan dengan Ir H Mawardi Yahya dengan sebutan akronimnya MATAHATI. Sedangkan Popo Ali akan berpasangan dengan Bupati PALI Dr Ir H Heri Amalindo MM dengan sebutan akronimnya HAPAL.

Anita Noeringhati mengaku menanti surat rekomendasi dukungan dari Partai Golkar untuk pasangan MATAHATI (Mawardi Yahya-Anita Noeringhati).

Penggodokan di tingkat DPP Golkar masih alot karena baru beberapa nama yang direkomendasikan untuk maju Pilkada di tingkat provinsi.

Hingga saat ini baru dua Bacagub yang diusung Golkar, yakni Khofifah untuk Pilkada Jawa Timur dan Bobby Nasution di Pilkada Sumatera Utara.

"Golkar baru mengeluarkan rekomendasi untuk dua Bacagub, yakni untuk Pilkada Jatim dan Sumut. Untuk provinsi lain belum ada," kata Anita. 

Menurutnya, selain untuk Pilgub/Pilwagub, rekomendasi Golkar juga belum dikeluarkan untuk bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil walikota.

"Nanti akan dikeluarkan serentak, siapa-siapa saja yang akan dapat rekomendasi Golkar untuk Pilkada 27 November 2024," katanya.

Diprediksi Rekomendasi Golkar Bulan Depan

Ia memperkirakan rekomendasi Golkar keluar di atas tanggal 8 Juli 2024.

Sebab, aktivitas Ketum Golkar Airlangga Hartarto saat ini masih padat. Pada 28 Juni-8 Juli Airlangga akan melakukan kunjungan keluar negeri.

"Mungkin setelah itu baru diumumkan, bulan depan Insya Allah," ungkapnya.

Anita Noeringhati pun percaya diri bakal diusung Golkar di Pilkada Sumsel untuk berpasangan dengan Mawardi Yahya.

Sebab, tak ada kader Golkar lain yang lebih unggul darinya. Apalagi, Anita merupakan Ketua Harian DPD Golkar Sumsel.

"Saya kader Golkar, Ketua Harian DPD Golkar dan rasanya tidak berlebihan jika saya optimis Golkar bakal menunjuk saya.

Jadi kalau ditanya apakah optimis atau tidak, saya bingung jawabnya," katanya.

Soal dukungan Parpol lain, ia belum mau berkomentar banyak. Saat ini, Matahati masih melakukan komunikasi dengan Parpol lain untuk menambah dukungan terhadap pihaknya.

"Soal berapa Parpol yang mendukung nanti dulu ya," katanya.

Ia juga enggan mengomentari paslon Herman Deru-Cik Ujang (HDCU) yang diisukan bakal melawan kotak kosong di Pilgub Sumsel 2024. 

Anita Noeringhati memilih hanya tersenyum mendengar Herman Deru-Cik Ujang diisukan bakal melawan kotak kosong di Pilgub Sumsel 2024

"Senyumin aja," tuturnya.

Sementara itu, Anita juga meminta semua pihak dan tim Matahati untuk tidak terpengaruh isu dari pihak lain.

Herman Deru Hindari Lawan Kotak Kosong

Diberitakan sebelumnya, Bakal calon gubernur Sumsel Herman Deru, mengaku menghindari melawan kotak kosong di Pilgub Sumsel 2024 mendatang. 

Sebab kata Gubernur Sumsel periode 2018-2023 ini melawan kotak kosong bukan perkara mudah. Sehingga tantangannya lebih berat dibandingkan melawan kandidat lain. 

"Jadi calon tunggal gak ringan, karena pertaruhan itu spekulasinya lebih tinggi, karena lawan kotak kosong benda mati, maka kalau kalah bagaimana.

Sehingga kandidat harus kerja keras lawan kotak kosong, jadi kalau bisa harus tetap ada kompetitor, " kata Herman Deru, Selasa (25/6/2024). 

Baca juga: Giri Ramanda Ungkap 3 Bacabup dan 2 Bacawabup Terima Surat Tugas DPP PDIP, Berpotensi Diusung

Diterangkan Herman Deru, dari beberapa kandidat yang ada dirinya menilai semua berpotensi untuk maju, dan pastinya saat ini sudah melakukan pergerakan termasuk melakukan lobi-lobi dengan partai. 

"Kayaknya yang muncul selama ini berpotensi semua nyalon dan mendaftar, mungkin memang ada yang terbuka dukungan partai ada yang disimpan dulu.

Hal ini sudah dibangun di media dan bisa terlihat saat pendaftaran di KPU Agustus nanti, lain halnya jika partai sudah diborong," ucapnya. 

Mengenai survei dirinya memimpin jauh dengan kandidat lain, HD sendiri menganggap survei yang ada sebagai 'navigasi' arah untuk berbenah, agar meraih kemenangan di Pilkada. 

"Sebenarnya survei metode ilmiah dari lembaga terpercaya, yang tidak membuat senang dan sedih kandidat dan itu fakta, karena  membawa nama lembaga survei," ucapnya. 

Ia menjelaskan hasil survei ini bagi siapapun kandidat yang punya angka tertinggi, menengah, rendah bisa dijadikan navigasi kalau serius maju, bisa jadi untuk kelebihan dan kekurangan untuk daerah dipertahankan dan dipertajam maupun daerah disentuh.

"Survei itu sebenarnya navigasi, bukan real count atau couick count, jadi yang tinggi jangan bangga yang rendah jangan merasa tamat, sehingga untuk membaca situasi dan ada top on man tanpa menyebut nama, setelah diringkas beberapa nama hingga disusun head to head. Jadi kalau biasanya lembaga teruji hasil tidak jauh- jauh, karena rumus dan margin errornya hampir sama," tuturnya. 

Ditambahkan HD, kenapa sosok CU (Cik Ujang) yang dipilih mendampinginya karena sosok CU dianggap bisa menyelesaikan persoalan masyarakat, dengan topografi, demografi, popularitas, elektabilitas, potensi elektoral dan persetujuan parpol yang menaungi. 

"Pastinya, kalau ngotot saja berpasangan dengan Cik Ujang, tapi tidak disetujui dan dikasih partai, percuma. Karena kita butuh pengantar di KPU, karena kita bukan independen dan semua partai kami menyetujui dan partai lain masuk, dan pilihannya cuma CU.

Bukan yang lain tidak cocok, tapi lebih syarat persyaratan, kadang elektoral memadai, tapi partai belum berkenan atau sebaliknya," tuturnya. 

Untuk partai sendiri HDCU saat ini sudah mendapatkan rekomendasi 25 kursi DPRD Sumsel dari 3 parpol, yaitu NasDem, Demokrat dan PKS.

Jumlah itu tak menutup kemungkinan bertambah seiring waktu, setelah dilakukan komunikasi dan lobi-lobian selama ini, serta peluang kandidat untuk menang. 

HD sendiri belum berani mengungkapkan partai lain yang akan mengusung atau mendukungnya nanti, meski sudah ada sinyal yang mau merapat. Tapi selama belum ada surat formal ia belum berani menyampaikannya ke publik. 

"Saya bersama CU punya pengalaman ikut pilkada, setelah kita pastikan tidak nyalon jalur independen, maka melalui jalur partai sesuai undang- undang yakni 20 persen jumlah kursi di parlementer, sehingga kita petakan jumlah kursi dan jumlah partai.

Kita fokus dan kita yakinkan di partai lain ditempat bernaung sendiri saja kita yakinkan apalagi partai lain, utamanya menyakinkan tadi dengan laporan dari berbagai sumber seperti survei meski partai lain juga punya pembanding, dan kita fokus kita yakin dengan jumlah cukup.

Tapi tidak berhenti disini kalau ada yang tertarik dengan HDCU untuk pembangunan Sumsel dengan keputusan politiknya, kita masih sangat berharap dan terbuka, " tandasnya.

HD sendiri tak mengesampingkan untuk membentuk koalisi besar, mengingat apa yang dilakukan seorang kepala daerah (eksekutif), harus juga didukung mitra dalam hal ini legislatif.

"InsyaAllah kalau dipercaya masyarakat memimpin kembali, maka butuh mitra di parlemen, karena DPRD punya fungsi budgeting, sehingga program- program yang dijanjikan kandidat bisa direalisasikan, dengan budget yang bisa jalan, kalau tidak bagaimana menjalankannya, " beber HD, seraya pastinya ia dengan terbuka menerima dukungan partai lainnya. 

Dilanjutkan HD, dukungan parpol selama ini dianggap karena dirinya menjalin komunikasi yang baik serta ada penilaian dari parpol itu sendiri terkait dirinya dengan CU, yang dianggap kandidat yang pas dan punya peluang besar menang. 

"Mendukung atau tidak mendukung itu adalah hak, meski kebetulan mengarah ke HDCU, mungkin banyak faktor salah satunya  komunikasi yang baik selama ini, dan mungkin mendukung kandidat yang menang, atau bisa jadi mereka ada survei sendiri. Tapi pastinya komunikasi dulu yang utama karena ada jualan"  paparnya. 

Di sisi lain, ia pun menilai koalisi di Pilkada berbeda dengan koalisi saat Pemilu Presiden (Pilpres), mengingat di daerah ketokohan calon kepala daerah berbeda- beda, sehingga koalisi bisa terbuka lebar dengan parpol yang ada. 

"Saya pikir tidak harus sama dukungan parpol karena ketokohan di daerah berbeda, wako, bupati dan gubernur, dimana ketokohan berbeda dan kedekatan berbeda sehingga tidak linear.

Seperti kami ada Partai Demokrat, NasDem, PKS dan (Hanura belum Terima) jadi multi tidak harus mengikat, yang penting hasil pileg dan pilpres kita hormati hasilnya, siapa yang menang dan duduk  tidak harus kaku.

Dan saya pikir partai punya pertimbangan fleksibel, dan saya sejak awal tidak melihat linear dimana pengalaman pilkada koalisi nasional berbeda di daerah," pungkasnya.