GPK Backup Ambil Alih DPW PPP Sumsel, DPP Persilahkan Buka Penjaringan Pilkada di Sumsel

Berdasarkan surat pernyataan 10 DPC PPP se-Provinsi Sumatera Selatan telah mengindikasikan adanya konflik dan kisruh internal

dalam tubuh DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan sehingga berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi partai secara dinamis.

Sehubungan hal tersebut, dengan ini DPP PPP memberikan peringatan dan sanksi kepada yang bersangkutan:
Sehubungan hal tersebut, dengan ini DPP PPP memberikan peringatan dan sanksi kepada yang bersangkutan:

1. Agus Sutikno SE MM MBA tidak diperbolehkan mengambil langkah-langkah dan kebijakan kepartaian sampai dengan adanya keputusan lebih lanjut dari DPP PPP.

2. Kegiatan partai yang bersifat agenda politik dan keorganisasian di DPW PPP Provinsi Sumsel untuk sementara waktu diambil oleh DPP PPP sampai adanya keputusan lebih lanjut dari DPP PPP.

Surat ditembuskan kepada:
1. Gubernur Sumsel
2. DPW PPP Provinsi Sumsel
3. KPU Provinsi Sumsel
4. Bawaslu Provinsi Sumsel

Baca juga: YPM Rutin Keliling Masjid-Musholla Palembang Tebar Program Gerakan Sayang Orangtua

Rusli mengatakan DPP sudah mengambil keputusan untuk sementara ini DPW PPP Sumsel diambil alih oleh DPP karena terjadi dinamika sudah lama sejak 2021, 2022, 2023.

Karena itu kepada DPW, DPC diharapkan solid, menjaga soliditas. Keputusan partai sudah diambil. Diharapkan tegak lurus dengan kebijakan partai.

Ia menyebut pimpinan boleh berganti, tapi dinamika itu biasa. Tapi kelangsungan partai terus berjalan. Secara administratif tentu Wakil Ketua

bisa mewakili dan Sekretaris untuk mengambil tindakan administrasi. Tetapi yang bersifat kebijakan, strategis soal Pilkada itu sudah diambil alih oleh DPP. 

"PO Nomor 13 menurutnya sudah dikeluarkan tanggal 22 lalu. Seharusnya sudah boleh dibuka. DPC sudah boleh membuka penjaringan dibentuk panitia," ujarnya.

Tetapi ada juga kebijakan, jikalau misalnya daerah kita sedikit kadernya mau maju. Itu boleh diambil keputusan. Termasuk gubernur bisa tanpa dibuka pendaftaran.

"Kita serahkan sepenuhnya kebijakan ke DPC. Itulah bentuk otonomi dari partai kita. Tapi tentu berkoordinasi dengan DPW. Ada aspirasi untuk Muswilub tapi sekarang kita DPP sudah ambil alih.

Oleh karena itu Pak Azhar dan Wakil Ketua dan Sekretaris tetap bisa mengendalikan partai untuk rutinitas, untuk kepentingan administrasi. Tapi yang kebijakan politis. Hal-hal yang strategis tentu tetap melaporkan ke DPP," pesan Rusli.

Rusli mengatakan DPP PPP tidak mencopot Agus Sutikno SE MM MBA darijabatannya sebagai Ketua DPW PP Sumsel.