Pilkada 2024
Makin Brutalnya Praktik Transaksional di Pileg 2024, Peluang Calon Independen Pilkada Makin Sulit
Besarnya tingkat opini masyarakat yang mewajarkan praktik politik uang membuat brutalnya politik transaksional di Pileg 14 Februari 2024 lalu.
Penulis: Abdul Hafiz | Editor: Abdul Hafiz
Di sisi lain kalaupun belum dibuat pembenaran, mereka punya alasan kalau tidak diambil uangnya nanti calon itu akan lupa juga dengan pemilihnya ini.
"Suka tidak suka realita politik di lapangan seperti itu harus berhadapan dengan situasi seperti itu trend transaksional. Calon kepala daerah independen harus bersaing dengan calon yang diusung Parpol," ujarnya.
Apalagi selevel Palembang tingkat heterogen sangat tinggi dengan jangkauan 1 juta lebih pemilih agak susah untuk mensosialisasikan ide dan gagasan.
Ketika ada ide gagasan, orang melihat lagi siapa yang mengeluarkan ide gagasan ini.
Direktur Eksekutif Lintas Politika Indonesia ini mengakan jadi sama yang terjadi di TPS itu meski yang akan dicoblos tidak dikenal tapi ada amplopnya tetap akan dipilih. Itulah demokrasi kita yang per hari ini transaksional itu semakin gawat dan prihatin.
Perbaikan ini harus dari hulunya, dari rekrutmen penyelenggara, badan pengawas. Kelemahan kita di situ dengan pola yang banyak endorse sekarang ini masih susah untuk mengharapkan Pemilu yang sesuai dengan konsep ideal.
"Tapi karena ini hampir seluruhnya memakai pola brutal siraman fajar, siraman malam, siraman pagi. Artinya persoalan-persoalan itu tidak terangkat karena banyak yang memakainya. Kecuali yang memakai itu satu atau dua saja,"
Tunduk Perintah Megawati, Bupati Banyuasin Askolani Ogah Ikuti Retreat Kepala Daerah di Magelang |
![]() |
---|
Pengamat Bagindo: Selamat Datang Para Kepala Daerah Hasil Produk Praktek Politik Primitif |
![]() |
---|
Prabowo Lantik RDPS Walikota dan Wakil Walikota Palembang, Ini Tantangannya |
![]() |
---|
Presiden Prabowo Lantik Herman Deru-Cik Ujang, Tantangan Antara Asta Cita dan Efisiensi Anggaran |
![]() |
---|
Megawati Beri Arahan kepada 126 Kepala Daerah dari PDIP, Pemimpin Harus Turun ke Bawah |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.