Pilkada 2024
Pengamat Bagindo: Selamat Datang Para Kepala Daerah Hasil Produk Praktek Politik Primitif
pengamat politik Bagindo Togar menyebut ruang publik terkesan skeptis dan pesimis atas paslon kepala daerah dari hasil rangkaian proses Pilkada 2024.
Penulis: Abdul Hafiz | Editor: Abdul Hafiz Sripo
SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Baru saja Presiden Prabowo Subianto atas nama Pemerintah Republik Indonesia secara resmi melantik 961 Kepala Daerah di istana Negara, Kamis (20/2/2025).
Di antaranya, sebanyak 16 Kepala dan Wakil Kepala Daerah berasal dari Provinsi Sumatera Selatan, terdiri dari pasangan Gubernur, dan 15 pasangan Bupati dan Walikota terpilih, minus Kabupaten Empat Lawang yang masih menunggu putusan MK.
"Sejatinya bila dipahami lebih terbuka, ruang publik terkesan skeptis dan pesimis atas paslon kepala daerah yang terpilih dari hasil rangkaian proses Pilkada 2024 lalu," ungkap pengamat politik Sumsel, Drs Bagindo Togar Butar Butar kepada Sripoku.com, Jumat 21/2/2025).
Dimana kata Bagindo Togar begitu marak, massif dan meratanya distribusi politik uang atau praktek politik transaksional, yang secara ultra sederhana atau representasi wujud copy paste sikap atau aksi "Barter" dalam masa kehidupan Primitif.
Secara sederhana, dalam era primitif praktek barterlah yang dominan berlaku dalam sistem sosial masyarakat purbakala kala itu.
Saling barter kebutuhan, kepentingan dan keperluan antar pribadi maupun kelompok masyarakat. Misal ada yang menukar hasil pertaniannya dengan ternak, dll.
Sedangkan dalam proses Pilkada 2024 kemarin kata mantan Ketua IKA FISISP Unsri juga berhasil menang dan terpilih jadi Kepala Daerah juga mayoritas dikarenakan oleh hasil dari produk praktek politik primitif.
"Yang sarat dengan barter atau transaksional antar kelompok elite sosial politik paslon kepala daerah dengan individu maupun kelompok sosial masyarakat," kata Bagindo Togar.
Ditambah lagi dengan buruknya kualitas personal para penyelenggara Pemilu Kada.
Menurutnya, perihal diatas bisa dicermati secara detail performa, personifikasi juga portofolio para paslon kepala daerah-daerah yang terpilih dan baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut.
"Tidak sedikit yang nyaris dan krisis pengalaman kompetensi, kinerja, kredibilitas juga konsep yang teruji di bidang tata kelola pemerintahan dan manajemen pembangunan daerah," katanya.
Jadi seyogyanya kata Bagindo Togar, dapat dimaklumi bila performa plus progresitas pembangunan di daerah yang kelak dipimipin oleh pasangan Kepala Daerah Terpilih dari hasil atau output sistem yang mengimplementasikan praktek politik primitif akan merepresentasikan kinerja, prestasi dan progresitas pembangunan daerah yang "Set Back, Stagnan atau gerakannya Slow like snail"
Baca juga: Kecelakaan Beruntun di Jl Alamsyah Ratu Prawiranegara Palembang, Fuso Hantam 3 Mobil dan 1 Motor
"Maka, tak heran kita hanya pantas mengutarakan selamat datang kepada para Kepala Daerah tersebut, bukan ucapan Selamat Bertugas atau Selamat Bekerja," kata Bagindo Togar.
Sebab menurut Direktur Eksekutif Forum Demokrasi Sriwijaya ini, mereka seperti hanya datang dan ingin terpandang dalam status sosial yang semakin hedonis, bukan dengan berkomitmen dengan menerapkan ragam gagasan juga integritas dirinya dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah yang berhasil dimenangkannya, walaupun dengan menggunakan model atau praktek politik primitif.
"Masih pantaskah publlik daerah ini berharap banyak kepada para kepada Kepala Daerah hasil dari proses politik primitif?," pungkasnya.
Tunduk Perintah Megawati, Bupati Banyuasin Askolani Ogah Ikuti Retreat Kepala Daerah di Magelang |
![]() |
---|
Prabowo Lantik RDPS Walikota dan Wakil Walikota Palembang, Ini Tantangannya |
![]() |
---|
Presiden Prabowo Lantik Herman Deru-Cik Ujang, Tantangan Antara Asta Cita dan Efisiensi Anggaran |
![]() |
---|
Megawati Beri Arahan kepada 126 Kepala Daerah dari PDIP, Pemimpin Harus Turun ke Bawah |
![]() |
---|
Besok Dilantik, 481 Kepala Daerah Terpilih se-Indonesia Ikuti Gladi Bersih di Istana Negara |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.