Pilkada 2024
Makin Brutalnya Praktik Transaksional di Pileg 2024, Peluang Calon Independen Pilkada Makin Sulit
Besarnya tingkat opini masyarakat yang mewajarkan praktik politik uang membuat brutalnya politik transaksional di Pileg 14 Februari 2024 lalu.
Penulis: Abdul Hafiz | Editor: Abdul Hafiz
SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Besarnya tingkat opini masyarakat yang mewajarkan praktik politik uang membuat brutalnya politik transaksional di Pileg 14 Februari 2024 lalu.
Pengamat politik Kemas Khoirul Mukhlis mengkhawatirkan praktik ini akan sama halnya bakal terjadi juga pada Pilkada serentak pada 27 November 2024 mendatang.
Padahal Undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017 secara tegas menyatakan bahwa praktik tersebut dilarang.
Bahkan politik uang termasuk tindak pidana pemilu.
Kemas Khoirul Mukhlis mengatakan memang sejak Pemilu di era reformasi ini politik transaksional itu kan semakin hari gelaran Pemilu semakin subur.
"Politik ini semakin hari semakin brutal transaksionalnya. Ada katanya dulu Caleg DPR RI yang sampai menghabiskan cost Rp 100 miliar pun masih juga tidak terpilih," ungkap Kemas Khoirul Mukhlis kepada Sripoku, Senin (1/4/2024).
Mantan Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Palembang ini melihat tokoh-tokoh di Sumsel ini seperti Eddy Santana Putra, Achmad Hafisz Tohir mengalami kegagalan di Pemilu legislatif 14 Februari 2024 lalu.
Padahal mereka incumbent yang cukup mewarnai lima tahun ini. Dan sering turun ke Dapil selama menjabat sebagai legislator senayan. Itu kenapa tidak lagi terpilih.
Yang pertama, penyebabnya adalah komitmen dari kedua belah pihak. Yang mencalonkan maupun pemilih.
Yang kedua, aturannya ini sebetulnya sudah bagus. Tetapi pemberlakuannya yang masih banci.
"Aturannya sudah bagus, jangankan bagi-bagi duit. Dalam kampanye bagi-bagi sembako itu tidak boleh.
Tapi pada kenyataannya yang bagi-bagi sembako dengan bangganya masuk pemberitaan, diposting di medsos," kata Mukhlis.
Begitu halnya dengan transaksional saat pemilihan. Kita tidak menidakkan, transaksional ini mulai dari bukan cuma setingkat Ketua RT. Setingkat di atasnya, oknum lurah/kades, camat itu kan banyak yang menjadi tim sukses. Dan ini sangat nyata di Pemilu legislatif 2024 kemarin.
Terkait Pilkada karena masih segar ingatan dalam satu tahun proses transaksional terjadi suka tidak suka masih sangat berpengaruh di bulan November nanti.
Yang punya finansial kuat itu yang punya kesempatan lebih besar. Di tengah masyarakat bahasanya sangat trend transaksional itu.
Tunduk Perintah Megawati, Bupati Banyuasin Askolani Ogah Ikuti Retreat Kepala Daerah di Magelang |
![]() |
---|
Pengamat Bagindo: Selamat Datang Para Kepala Daerah Hasil Produk Praktek Politik Primitif |
![]() |
---|
Prabowo Lantik RDPS Walikota dan Wakil Walikota Palembang, Ini Tantangannya |
![]() |
---|
Presiden Prabowo Lantik Herman Deru-Cik Ujang, Tantangan Antara Asta Cita dan Efisiensi Anggaran |
![]() |
---|
Megawati Beri Arahan kepada 126 Kepala Daerah dari PDIP, Pemimpin Harus Turun ke Bawah |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.