PSI Dinilai Belum Matang Usai Kader Bubar, Buntut Mahar Bacaleg di Palembang Terbongkar

Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Mencuatnya polemik Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Kota Palembang justru memperburuk persepsi Partai ini ditingkat pemilih (publik).

"Persoalan konflik internal dan mundurnya para Caleg PSI di Kota Palembang menandakan partai ini belum matang. Persoalan ini justru merugikan secara citra partai yang bisa memperburuk trust (kepercayaan) masyarakat terhadap PSI," ungkap Koordinator Wilayah Sumsel Public Trust Institute Fatkurohman, Kamis (22/6/2023).

Pengamat sosial politik ini mengatakan menjelang DCT harusnya partai sudah siap secara organisatoris untuk menghadapi kampanye pemilu 2024.

"Apalagi partai baru banyak bermunculan yang siap menjadi pesaing partai dengan partai yang dikenal selalu beroposisi dengan Anies Baswedan ini," kata Bung FK sapaannya.

Dengan permasalahan ini, dikatakannya bisa menghambat persiapan dan konsolidasi kader partai dalam menghadapi pemilu 2024.

"Dengan menyisakan waktu 7 bulan lagi, PSI harus mampu berbenah dengan cepat secara organisatoris jika tidak maka akan semakin sulit meraih kursi walaupun telah menargetkan Raihan kursi di DPRD Palembang," kata Sekretaris IKA Fisip Unsri.

Baca juga: Bacaleg Dipungut Rp 5 Juta, PSI Sumsel Tegaskan PSI Palembang Bukan Mundur tapi Dipecat

Seperti telah diberitakan sebelumnya, Sejumlah pengurus dan Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kota Palembang, mengaku ramai-ramai mengundurkan diri dari partai yang dipimpin Giring Ganesha Djumaryo, ternyata banyak kesalahan yang dibuat.

Hal ini diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kota Palembang, Dedi.

Menurut Dedi, eks Ketua DPD PSI Palembang Toni ternyata bukan melakukan pemungutan 'mahar' para Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) DPRD Palembang saja. Tetapi banyak pelanggaran sehingga DPP PSI melakukan pemecatan.

"Jadi, bukan hanya itu (mahar), tapi baju partai yang disablon ternyata semua atas nama pribadi yang bersangkutan. Padahal baju dari DPP itu ada 300 lembar untuk dibagikan DPC se Palembang, tapi tidak dibagikan hanya pada pribadi Toni, " kata Dedi, Kamis (22/6/2023).

Lalu, secara administrasi sejak dipimpin Toni, DPD PSI Palembang nyatanya tidak memiliki kantor hampir 4 dipimpinnya.

"Nah, secara administrasi kepartaian harusnya mereka sudah menyiapkan dari awal, tapi nyatanya empat tahun belum ada, " paparnya.

Kemudian, dana verifikasi partai sebesar Rp 16 juta, tidak dibagikan dan dikomunikasikan dengan DPC se Palembang.

"Nah, dalam pengumpulan mahar Bacaleg diminta dana Rp 5 juta, dimana keterangan Rp 2 juta untuk KPU, dan sisanya untuk dana kampanye. Ini jelas diluar AD ART partai sehingga ada tindakan tegas, " paparnya.

Baca juga: PSI Bukanlah Rumah yang Tepat, Ramai-ramai Anak Buah Giring di Palembang Mundur dari Caleg dan Kader