PSI Dinilai Belum Matang Usai Kader Bubar, Buntut Mahar Bacaleg di Palembang Terbongkar

Selain itu, kepengurusan DPD PSI Palembang yang dipimpin Toni, tidak pernah berkomunikasi dengan DPW dan cenderung arogan, padahal jelas dari struktur partai DPD ada dibawah naungan DPW.

"Selama ini DPW, DPD dan DPC dak pernah komunikasi dan koordinasi. Mereka menganggap tidak harus tunduk dengan DPW, karena mereka merasa sudah duluan dibentuk dibanding DPW, " tegasnya.

Dengan kesalahan yang dibuat Toni, maka DPP akhirnya mengambil sikap dengan melakukan pemecatan kepada Ketua DPD PSI Palembang (Toni) pada 9 Juni lalu, dan SK kedua pada 16 Juni 2023 yang telah menunjuk kepengurusan baru dengan dinahkodai Dedi sebagai ketua, Sekretaris Heri dan Bendahara Yuliana Veronika Raja Guk Guk.

Dedi sendiri mengaku, meski ada gejolak kepemimpinan di DPD PSI Palembang iya yakin hal ini tidak berpengaruh banyak terhadap pencalegan yang ada, mengingat hampir 70 persen Bacaleg yang didaftarkan di KPU, tetap bersedia melanjutkan.

"Kalau ada yang nyebrang partai mempersilahkannya, tapi InsyaAllah penggantinya sudah siap, dan kita targetkan empat kursi nantinya di dapat di DPRD Palembang pada Pemilu 2024," pungkasnya.

Sebelumnya, DPW PSI Sumsel membenarkan pemecatan sejumlah pengurus dan kader PSI, dikarenakan telah terjadinya dugaan pelanggaran berat. Dimana eks ketua telah melakukan pungutan "mahar" bagi para Bacalegnya. (Abdul Hafiz)