OPINI: Restorative Justice Sebuah Antitesis Terhadap Pemidanaan yang Punitif

Ditulis oleh Surya Irawan, SH
Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang

Akhir-akhir ini konsep Restorative Justice atau sering disebut RJ cukup ramai diperbincangkan di masyarakat.

Pihak Kepolisian melalui Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto mengungkapkan bahwa sejak tahun 2021 sampai dengan bulan maret 2022 pihak kepolisian telah menyelesaikan 15.039 (lima belas ribu tiga puluh sembilan) perkara melalui Restoratif Justice dikutip dari Humas.Polri,go.id, sedangkan pada tingkat Penuntutan Kejaksaan, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum Fadil Zumhana menyatakan Pihak Kejaksaan telah menyelesaikan 1070 perkara di seluruh indonesia melalui Restoratif Justice dikutip dari katadata.co.id.

Albert Eglash pada tahun 1977 mengenalkan Istilah Keadilan Restoratif, dimana ia mencoba menjabarkan tiga bentuk peradilan pidana yakni Retributive Justice, Distributive Justice dan Restorative Justice.

Menurutnya, Retributive Justice berfokus menghukum pelaku atas kejahatan yang telah dilakukan, sedangkan Distributive Justice bertujuan Rehabilitasi pelaku, sementara Restorative Justice memiliki prinsip restitusi dengan cara melibatkan korban dan pelaku dalam proses guna mengamankan reparasi korban dan rehabilitasi terhadap pelaku.

Kemudian menurut Eva Achjani Zulfa pada tahun 2014 berpendapat bahwa Restorative justice dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait secara bersama menyelesaikan perkara secara adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Lantas apa yang melatarbelakangi munculnya Restorative Justice sebagai suatu konsep atau sistem peradilan pidana di Indonesia.

Munculnya Restoratif Justice tidak terlepas dari situasi dan kondisi sistem peradilan pidana khususnya situasi dan kondisi pemenjaraan di Indonesia.

Data dari laman http://sdppublik.ditjenpas.go.id/ tanggal 04 Juni 2022 tercatat jumlah Tahanan dan Narapidana di indonesia berjumlah 275.002 orang sedangkan jumlah kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) berjumlah 132.107 orang yang berarti tingkat over kapasitas sebesar 108 persen. Dari laman tersebut diperoleh data bahwa 3 (tiga) Lapas/Rutan yang isi Narapidana terbanyak adalah Rutan Kelas I Cipinang sebanyak 5905 orang, Rutan Kelas I Jakarta Pusat sebanyak 4746 orang dan Lapas Kelas I Medan sebanyak 4214 orang, sedangkan 3 (tiga) Lapas/Rutan yang tingkat over kapasitas tertinggi adalah Lapas Kelas IIB Bireuen 669 persen, Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan 636 persen Lapas Kelas IIA Banjarmasin 574 persen. 

Permasalahan yang disebapkan oleh pemenjaraan bukan saja mengenai masalah over kapasitas. Mengacu pada Hans Mattick dan Iqrak Sulhin menyatakan ada fungsi laten dari pemenjaraan.

Fungsi laten dari penjara menurut Mattick dapat dilihat dari ketidakmampuan penjara dalam menjalankan fungsi rehabilitasi dan reformasi bagi narapidana.

Penjara justru akan membentuk suatu komunitas yang mengumpulkan pelaku kejahatan pada jaringan emosional dan kehidupan sosial bersama.