Cegah Mafioso di Masa Pandemi
Persepsi publik mengenai wabah covid–19 berdampak kepada merosotnya perekonomian seperti bertolak belakang dengan kondisi pejabat daerah maupun pusat
lihat foto
Para mafia ini bahkan dapat mengendalikan proses birokrasi maupun pembuat regulasi agar supaya praktek bisnis haram yang dilakukan diangap seolah–olah tidak bertentangan dengan hukum.
Kendali yang dipegang para mafia pun tidak hanya sampai aturan hukum, pada saat melakukan pelanggaran hukum, mereka masih dapat mengintervensi oknum aparat penegak hukum, dengan tentunya didukung kekuatan finansial.
Maka dari itu, sukarnya menemukan unsur kejahatan secara yuridis dalam pengelolaan dana covid–19, merupakan fenomena yang lumrah.
Bijak dalam Membuat Kebijakan
Roscue Pound menyatakan hukum yang dibuat oleh pemerintah sepatutnya disesuaikan de-ngan hukum yang hidup di masyarakat (living law).
Bijak dalam membuat kebijakan merupakan faktor lain yang harus dipegang oleh para pejabat di masa pandemi saat ini.
Kebijakan harus dilandasi asas kemanfaatan yang komprehensif, hal ini supaya masyarakat dapat merasakannya dengan optimal.
Sisi urgensi juga merupakan kunci untuk menentukan penting atau tidaknya atas kebijakan yang dibuat.
Sebagaimana contoh honor tinggi yang diterima kepala daerah beserta pejabat lainnya sebagai tim pemakaman jenazah, tentunya hal tersebut sudah berada di luar nalar publik.
Jangan lupa Like fanspage Facebook Sriwijaya Post di bawah ini:
Mengingat gaji dan tunjangan kinerja para pejabat berada di level yang jauh dari kata prihatin.
Tidak ada salahnya kebijakan honor tersebut harus dikesampingkan bahkan dihilangkan terlebih dahulu.
Kebesaran hati para pejabat justru harus diutamakan dalam situasi saat ini.
Adanya pemangkasan beberapa sumber pendapatan yang dialokasikan untuk penanganan wabah pandemi, harus dimaklumi dengan arif dan bijaksana, apalagi mayoritas masyarakat saat ini tidak bernasib baik seperti kalangan pejabat saat ini.
Mereka harus merasakan gejolak degradasi perekonomian yang begitu pelik seperti runtuhnya dunia usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) hingga badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Maka dari itu, orientasi pemanfaatan anggaran harus difokuskan kepada skala besar dan luas dirasakan oleh kalangan masyarakat.
