Intip Harta Kekayaan 4 Pimpinan DPRD Sumsel, Mulai Ketua, Giri Ramanda dan Kartika: Naik Signifikan

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pimpinan DPRD provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan kenaikan signifikan. 

Dimana 3 dari 4 pimpinan yang ada yaitu RA Anita Noeringhati (Ketua DPRD Sumsel), Giri Ramanda N Kiemas dan Kartika Sandra Desi (Wakil Ketua) meningkat hingga Rp 2 milyar dalam kurun waktu satu hingga dua tahun.

Sedangkan Wakil ketua lainnya Muchendi Mahzareki hanya mengalami kenaikan sekitar Rp 100 juta dalam satu tahunan. 

Anita dalam laporannya pada  30 Maret 2021/Periodik - 2020, kekayaannya sebesar Rp. 7.285.242.693 (Rp 7,2 milyar), naik Rp 2.824.692.041 dari total kekayaan Anita sebelumnya yang dilaporkan pada 19 April 2020 sebesar Rp. 4.460.551.652

Kekayaan istri mantan Kepala Dinas Kehutanan Pemprov Sumsel Sigit Wibowo ini mulai dari tanah dan bangunan senilai Rp. 4.947.480.000.

Terdiri dari tanah dan bangunan seluas 540 m2/165 m2 di kota Palembang Rp. 1.247.480.000,  tanah dan bangunan seluas 16 m2/97 m2 di Jakarta Selatan senilaiI Rp. 1.350.000.000. Tanah seluas 1583 m2 di Kabupaten Sleman Rp. 1.000.000.000, dan tanah maupun bangunan seluas 333 m2/588 m2 di Sleman (Warisan)Rp. 1.350.000.000.

Selain itu mantan Ketua Komisi IV DPRD Sumsel ini memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp. 300.000.000, terdiri dari mobil Toyotomi Fortuner tahun 2016. Serta kas dan setara kas sebesar Rp 2.037.762.693.

Baca juga: Soal Anggaran Masjid Raya Sriwijaya & Gedung Pemprov Sumsel di APBD P 2021, Ini Kata DPRD Sumsel

Anita sendiri mengungkapkan, jika kenaikan kekayaannya yang ia miliki didasarkan pada harga tanah yang dimilikinya naik, sehingga berpengaruh dengan kekayaannya. 

"Itu harga tanah yang naik, dan laporan sesuai harga tanah, serta selama ini sesuai harga beli, " Kata Anita, Senin (13/9/2021). 

Kenaikan kekayaan juga dirasakan Giri Ramanda N Kiemas, dimana pada penyampaian 31 Desember 2020 lalu kekayaannya meningkat Rp 2 milyar lebih dalam dua tahun menjadi Rp 18.878.070.998 dari laporan sebelumnya pada 31 Desember 2018 sebesar Rp 16.433.393.916

Kekayaan keponakan Presiden ke V Megawati Soekarnoputri ini bersumber dari sejumlah tanah dan bangunan sebesar Rp. 15.930.000.000 yang tersebar di 14 tempat, mulai dari Palembang, Ogan Ilir, Banyuasin, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir hingga di Tanggerang Selatan. 

Ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel ini  juga memiliki 9 jenis alat transportasi dengan total nilai Rp. 799.000.000, mulai dari mobil Mercedes Benz, Toyota Land Cruiser hingga sepeda motor. 

Mantan ketua DPRD Sumsel ini juga memiliki kas dan setara kas senilai Rp. 2.559.070.998 dan hutang sebesar Rp. 410.000.000.

Giri sendiri menyatakan kenaikan harta kekayaannya selama dua tahun sebesar Rp 2.434.677.082 tersebut, lebih karena harga tanah yang dimilikinya naik saat ini. 

"Iya, karena harga tanah naik, " singkatnya. 

Hal yang sama juga terjadi pada kekayaan miliki Kartika Sandra Desi, dimana pada penyampaian 22 Maret 2021/Periodik - 2020, harta yang dimiliki Ketua DPD partai Gerindra Sumsel ini memiliki total kekayaan Rp. 12.346.924.164. 

Baca juga: Kisah Anggota DPRD Sumsel Melawan Covid-19, Sempat Didatangi Almarhum Ayah Dalam Mimpi

Namun Cici sapaan akan Kartika Sandra Desi sendiri memiliki hutang sebesar Rp. 350.000.000, sehingga total harta kekayaannya senilai Rp. 11.996.924.164.

Dimana harta kekayaan Cici bersumber dari tanah dan bangunan senilai Rp. 10.450.000.000, yang terdiri dari 14 item yang tersebar, mulai dari kota Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir hingga di Jakarta Selatan. 

Untuk alat transportasi Cici melaporkannya nihil dalam LHKPN, sedangkan untuk harta bergerak lainnya ia melaporkan sebesar Rp 850.000.000.

Kemudian kas dan setara kas sebesar Rp. 1.046.924.164 sehingga harta yang dilaporkan sebesar Rp. 12.346.924.164. Namun Cici juga melaporkan hutang sebesar Rp. 350.000.000, sehingga total harta kekayaannya senilai Rp. 11.996.924.164.

Sementara Wakil Ketua DPRD Sumsel Muchendi Mahzareki pada penyampaian LHKPN 31 Desember 2020, harta kekayaannya senilai Rp 8.886.538.090.

Jumlah itu hanya naik sekitar Rp 100 juta dibanding laporan yang sama pada 23 Mei 2019 saat menjadi calon anggota sebesar Rp 8.796.252.925, dan pada saat menjadi anggota DPRD Sumsel pada 2014 (laporan 28 Juli 2015), putra mantan Wakil Gubernur Sumsel Ishak Mekki ini sebesar Rp 8.477.979.635.

Sesuai laporan politisi partai Demokrat ini pada 25 Mei 2019 silam harta berupa tanah dan bangunan yang dimiliki senilai Rp. 6.360.000.000, yang tersebar di Palembang dan Ogan Komering Ilir. 

Sedangkan untuk alat transportasi, Muchendi melaporkan senilai Rp. 1.140.000.000, terdiri dari mobil pick-up, dump truk hingga Toyota Fortuner 

Baca juga: Soal Cikal Bakal IPDN Sumsel di Pagaralam DPRD Sumsel Minta Jangan Jumawa, Bisa-bisa Batal

Untuk harta bergerak lainnya, mantan ketua  KNPI kota Palembang ini melaporkan sebesar  Rp. 700.000.000, serta kas dan setara kas senilai Rp. 596.252.925, sehingga total kekayaan yang dilaporkan sebesar Rp. 8.796.252.925.

Muchendi yang dikonfirmasi terkait hal itu menyatakan, jika harta yang dimiliki tidak banyak mengalami penambahan, dan jika penambahan itu karena dari hasil usaha yang dimilikinya selama ini. 

"Tidak banyak perubahan. Perubahannya kemarin aku ada jual mobil, dan sekarang ada gaji ataupun tunjangan perbulan sebagai anggota DPRD Sumsel," pungkasnya.

Sebelumnya KPK mengungkapkan, jika Kekayaan pejabat penyelenggara negara mengalami kenaikan selama pandemi Covid-19.

Bahkan, berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi, jumlah pejabat negara yang hartanya mengalami kenaikan mencapai 70,3 persen. 

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan, kenaikan harta para pejabat itu diketahui setelah pihaknya melakukan analisa terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama setahun terakhir.

“Kita amati juga selama pandemi setahun terakhir ini, secara umum penyelanggara negara, 70 persen hartanya bertambah,” ujar Pahala dalam webinar bertajuk “Apa Susahnya Lapor LHKPN Tepat Waktu dan Akurat”, Selasa (7/9/2021), seperti dilansir dari Kompas.tv.

Dalam paparan yang disampaikan bertajuk "Sibuk Berjibaku dengan Pandemi, Apa Kabar Aset Pejabat Negara", Pahala mengungkap, ada 58 persen menteri yang kekayaannya bertambah lebih dari Rp 1 miliar. Sementara, 26 persen menteri kekayaannya bertambah kurang dari Rp 1 miliar.

Hanya 3 persen menteri yang melaporkan kekayaannya turun.

Di sisi lain, 45 persen kekayaan anggota DPR bertambah lebih dari 1 miliar. 

Hanya 38 persen anggota Dewan yang melaporkan kekayaannya bertambah kurang dari Rp 1 miliar dan 11 persen lainnya justru melaporkan berkurang.

“Rata-rata bertambah Rp 1 miliar, sebagian besar di tingkat kementerian. Di DPR meningkat juga,” ujarnya.

Harta pejabat daerah juga naik

Tak hanya di tingkat pusat, Komisi Antirasuah juga mencatat kenaikan harta kekayaan pejabat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Namun, hanya 30 persen gubernur dan wakil gubernur yang melaporkan kekayaannya bertambah di atas Rp 1 miliar.

Sementara, 40 persen lainnya melaporkan kekayaannya bertambah kurang dari Rp 1 miliar.

Sementara itu, ada 18 persen bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota yang melaporkan kekayaannya bertambah di atas Rp 1 miliar. 

Kendati begitu, Pahala berpendapat, kenaikan pundi-pundi uang para pejabat daerah masih terbilang wajar.

“Kita pikir pertambahannya masih wajar,” katanya.

Kendati sebagian besar kekayaan pejabat mengalami kenaikan, KPK turut mencatat adanya penurunan harta kekayaan penyelenggara negara maupun daerah hingga mencapai 22,9 persen di semua. (Arif/TS)