Disrupsi Pendidikan Tinggi di Daerah

Kita melihat pendidikan tinggi di sejumlah dunia terpaksa menghentikan kegiatan di ling-kungan kampus.

Untuk mencegah resiko persebaran COVID-19, kampus-kampus mengambil pilihan melaksanakan kegiatannya dengan online.

Reaksi cepat perguruan tinggi pada persebaran wabah COVID-19 memberi petunjuk yang sangat berbeda terhadap reaksi mereka pada desakan Revolusi Industri 4.0. pada konteks pandemi COVID-19, terdapat keadaan darurat yang langsung dihadapi pengelola perguruan tinggi, yakni kesehatan serta keselamatan civitas akademikanya.

Sehingga walaupun COVID-19 serta Revolusi Industri 4.0 mempunyai persamaan mencip-takan disrupsi untuk pendidikan tinggi seperti yang disampaikan pada laman UNESCO, ke-dua hal tersebut menciptakan gejolak perubahan yang sifat serta wujudnya tidak sama.

Revolusi Industri 4.0 menciptakan disrupsi yang terstruktur untuk pendidikan tinggi, seda-ngkan pandemi COVID-19 menciptakan disrupsi yang tergesa-gesa serta tak beraturan.

Pendidikan tinggi sudah tengah bersiap dalam menyambut yang pertama, namun sangat ti-dak menyangka yang kedua tiba dan mendesak.

Di triwulan 2 tahun 2020 pemerintah Indonesia memutuskan untuk menghentikan aktivitas di perguruan tinggi dikarenakan adanya pandemi ini dan proses penghentian tersebut wak-tunya hampir bersamaan dengan berbagai perguruan tinggi yang ada di Amerika Serikat, E-ropa serta beberapa Negara di Asia.

Walaupun begitu, proses penutupan yang terjadi di Indonesia tidak berjalan secara bersama-an.

Semua reaksi yang cepat dari pemerintah serta para pengelola lembaga pendidikan di semua dunia tersebut menggambarkan bila begitu dahsyatnya pengaruh disruptif pandemi COVID-19 secara umum untuk bidang pendidikan dan secara khusus bagi pendidikan ting-gi.

Seluruh rencana serta persiapan pendidikan tinggi agar adaptif terhadap tuntutan Revolusi Industri 4.0 dengan begitunya tertunda.

Pengalihan kegiatan perkuliahan ke dalam jenis online, contohnya sudah menciptakan kehe-bohan pengelolaan yang sebelumnya sama sekali tidak diperkirakan.

Di lain sisi, kebijakan kampus pun mengarah pada program-program humanitarian, yaitu secara khusus untuk warga kampus secara umum bagi masyarakat luas.

Dampak dari pandemi ini begitu nyata dan sangat berdampak berbagai perombakan men-dasar pada tata cara serta paradigma mengenai pengelolaan pendidikan tinggi.

Kita pun mengetahui bila respon cepat dari pengelola pendidikan tinggi pada penyebaran COVID-19 menekankan pada peran pokok dari perguruan tinggi selaku motor tanggap darurat di masa pandemi.

Pendidikan tinggi tidak terkecuali sebagai elemen dari ketidaksiapan massal untuk berha-dapan dengan pandemi.

Meskipun bermacam-macam program persiapan perkuliahan online sudah sejak lama dilaksanakan di sejumlah perguruan tinggi, penerapannya pada skala massal dalam era pandemi sekarang masih memunculkan gejolak.

Ditambah lagi kesiapan infrastruktur digital di daerah masih terbatas dan belum merata.

Pendidikan tinggi pun merasakan hancurnya stratifikasi kelas sosial karena pandemi COVID-19.

Seperti yang sudah diperlihatkan, pada desakan darurat COVID-19 perguruan tinggi sudah meniadakan kegiatan akademik serta pelayanannya di kampus serta berupaya memindah-kannya menjadi online.

Kiranya disrupsi pendidikan tinggi oleh gelombang besar revolusi industry 4.0 dan imple-mentasi Kebijakan Kampus Merdeka, serta terjadinya bencana non alam pandemik covid 19 dapat memacu lahirnya dan meningkatnya energy dan semangat kolaboratif intra, inter, dan ekstra civitas academica.

Kondisi ini juga didukung lahirnya agile leadership dan agile bureaucratic yang dapat menjadi stimulus dan berperan penting dalam mentrasformasi pendidikan tinggi menjadi le-bih lincah, inovatif, responsive, dan sensitive terhadap perubahan yang terjadi.

Untuk selanjutnya diharapkan pendidikan tinggi dapat menjadi turbin penggerak dalam me-respon gelombang besar perubahan yang sangat cepat dan mendesak bagi civitas academic-anya, daerah dan masyarakat umum. (Dr. Ir. H. Abdul Nadjib, MM - Dosen FISIP UNSRI / Pemerhati Kebijakan Publik Daerah)