Vaksinator di Sumsel Minim APD, Mgs Syaiful Padli : Disuruh Perang tapi Tidak Dilengkapi Senjata

"Yang jelas vaksinator ini butuh perhatian, kalaupun tidak diberikan insentif, mereka bisa diberikan peralatan perang untuk menghadapi masyarakat karena masyarakat dari segala macam latar belakang dihadapai mereka, bahkan mereka jemput bola di daerah, karena tidak ada transportasi ke sana. Ok lah kalo vaksinator ini dokter, maka ia dapat insentif selaku dokter, nah kalau vaksinator tidak masuk dalam jajaran gugus covid karena kekurangan SDM bagaimana, dan ini akan jadi catatan kami dalam kunjungan kami komisi V di sejumlah Puskesmas yang ada," tandasnya.

Dilanjutkan Saiful dari laporan Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumsel, jika realisasi serapan vaksinasi di Sumsel per 22 Juli, dari total vaksinasi yang ada sekitar 1,8 juta dosis, sudah ada 1,6 juta dosis yang didistribusikan dan yang terserap sekitar 1,3 juta.

"Artinya mau habis, masih ada sekitar 300 ribuan vaksin difaskes belum terserap, dan di Gudang vaksin masih ada juga. Tapi pemerintah daerah harus pro aktif kepusat untuk penambahan vaksin ke Sumsel, juga dinkes selalu memonitor didaerah karena vaksinator tidak mendapat lengawasan," pungkasnya.

Dihubungi terpisah, Kabid Sumber Daya Kesehatan (SDK) Dinas Kesehatan Sumsel dr Icon menerangkan, jika saat ini jumlah vaksinator di Sumsel sendiri total ada 2.939 orang yang tersebar di 17 kab/kota.

Dari hampir tiga ribu vaksinator tersebut, mayoritas dari perawat (1.191), bidan (782) dan dokter (516). Kemudian ada dari pengelola imunisasi (108), tenaga kesehatan lainnya (39) serta pengelola program 1 orang.

Ia memastikan semua vaksinator mendapat peralatan APD selama melaksanakan vaksinator yang disiapkan disetiap daerah, dan jika memang tidak ada, maka vaksinator bisa berkoordinasi dengan dinas kesehatan Sumsel.

Sedangkan soal insentif vaksinator yang ada, ia memastikan vaksinator tetap mendapat honor, dan besarannya disesuaikan kemampuan daerah masing- masing.

"Untuk honor vaksinator itu, sekarang lagi dalam proses dan penganggarannya dimasing- masing APBD Kabupaten/ kota," pungkasnya.