Vaksinator di Sumsel Minim APD, Mgs Syaiful Padli : Disuruh Perang tapi Tidak Dilengkapi Senjata

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Komisi V DPRD Sumsel, menemukan sejumlah vaksinator yang akan melakukan vaksinasi ke masyarakat minimnya 'peralatan perang' yang diberikan kepada tenaga kesehatan.

Hal ini terungkap setelah Komisi V DPRD Sumsel melakukan kunjungan kerja ke Puskesmas Inderalaya di Kabupaten Ogan Ilir (OI) dan Puskesmas Sukajadi Kabupaten Banyuasin beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Mgs Syaiful Padli, mengatakan, peralatan perang yang dimaksud untuk vaksinator itu, berupa Alat Pelindung Diri (APD) seperti baju hazmat, sarung tangan dan sebagainya.

Padahal kata dia, saat ini mereka (vaksinator) termasuk garda terdepan dari program percepatan vaksinasi yang dilakukan pemerintah pusat.

"APD dan perlengkapan kerja vakniator selama ini tidak ada anggaran. Mereka mengatakan, kalau selama ini hanya dikasih dosis vaksinasi saja untuk melakukan vaksinasi.

Padahal takut- takut juga untuk vaksinasi ke masyarakat, karena mereka (vaksinator) tidak tahu mereka positif atau tidak. Jadi, paling tidak ada sarung tangan dan baju hazmat atau perlengkapan peranglah, tapi ini disuruh perang tapi tidak dilengkapi senjata," kata Saiful, Sabtu (24/7/2021).

Selain itu, laporan vaksinator di lapangan, mereka juga selama ini dirasa belum mendapatkan perhatian negara.

Karena selama ini tidak dapat insentif sebagai vaksinator, berbeda dengan tenaga kesehatan yang jadi garda terdepan melawan Covid-19 saat ini seperti dokter spesialis, dokter IGD, Perawat dan yang ada di RS.

"Mengingat selama ini yang diberikan Insentif yang tertuang di PMK, yaitu dokter spesialis, umum, perawat, bidan maupun medis yang ada di barisan IGD penangan covid-19, sedangkan vaksinator tidak ada. Padahal vaksinator sekarang bisa dikatakan garda terdepan juga, karena berhadapan dengan masyarakat, mereka langsung datang di Puskesmas atau mereka jemput bola," kata dia.

Seharusnya kata Syaiful, mereka dapat perhatian dari pemerintah, paling tidak ada insentif khusus vaksinator mengingat pemerintah lagi gencar melakukan vaksinasi.

Ditambahkan pria yang akrab disapa MSP ini, jumlah stok dosis vaksinasi juga perlu dapat perhatian, mengingat antusias masyarakat saat ini lagi tinggi untuk divaksi.

Sebab, percuma saja, jika stok vaksinnya tidak ada.

"Antusias masyarakat dan pihak pabrik lagi tinggi saat ini untuk minta vaksin, tapi kalau vaksinasi habis percuma saja.

Laporan di lapangan juga mengatakan, jika vaksinator sekarang menggunakan jatah vaksinasi kedua untuk vaksinaai pertama untuk mereka yang belum divaksin sama sekali," tuturnya.

Pihaknya berharap dari kunjungan komisi V dibeberapa tempat itu, nantinya bisa jadi masukan bagi Pemerintah daerah atau pusat untuk bisa diperjuangkan.