Breaking News:

Kapolres OKU Sertifikat Vaksin Covid-19 Dibutuhkan Juga Untuk Mengurus Adminitrasi Kependudukan

Vaksinasi covid-19 dalam prorgam Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-75 bersama POLRI dan TNI sudah terlaksana sesuai harapan.

Penulis: Leni Juwita | Editor: bodok
SRIPOKU.COM/LENI JUWITA
Kapolres OKU AKBP Arif Hidayat Ritonga SIk MH. 

SRIPOKU.COM, BATURAJA --- Vaksinasi covid-19 dalam prorgam Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-75 bersama POLRI dan TNI sudah terlaksana sesuai harapan.

Vaksin yang diterima terdiri dari 650 vial (6.500 dosis) sudah diberikan kepada penerima vaksin covid-19 .

Hal itu dikatakan Kapolres Ogan Komering Ulu (OKU) AKBP Arif Hidayat Ritonga SIk MH didampingi Kasi Humas Polres OKU AKP Mardi Nursal, Rabu (30/6/2021) lalu.

Puluhan Personil Polres OKU Naik Pangkat Langsung  “Diguyur” Air

Vaksinasi ini dilakukan dalam program Vaksinasi Massal Serentak 1 Juta di Seluruh Indonesia.

”Vaksinasi Covid-19 massal serentak se-Indonesia dengan target 1 juta  orang” selama 5 hari.

Pelaksanaan vaksinasi tersebut dilakukan di 34 Polda dalam rangka menyambut HUT Bhayangkara ke-75 yang jatuh pada tanggal 1 Juli 2021 kemarin.

AKP Acep Yuli Sahara Jabat Kasat Reskrim Polres OKU Selatan, AKP Apromico Digeser ke OKU Timur

“Bagi masyarakat yang belum divaksin agar datang ke tempat pelayanan kesehatan yang tersebar di Kabupaten OKU," imbuh Kapolres.

Dikesempatan itu Kapolres menjelaskan, masyarakat dianjurkan agar melakukan vaksin karena kedepan akan sangat berguna, untuk mengurus adminitrasi kependudukan.

Sambut HUT ke-75 Bhayangkara, Polres OKU Antar-Jemput Warga yang Jauh dari Lokasi Vaksin Covid-19

“Sertifikat vaksin Covid-19 dihuuthkan saat mengurus administrasi kependudukan.

Sementara itu, seperti disebutkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tanggal 9 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Untuk membuat KTP, mengajuankan dana – dana bantuan sosial dan lainya akan ditanyakan apakah memiliki sertifikat vaksin.

Selanjutnya pada Pasal 13A ayat 4 berbunyi : Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan saksi administratif, berupa .a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, b. penundaan atas penghentian layanan administratif pemerintahan; dan/atau c. denda.

Kemudian ayat (5) berbunyi : Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan oleh kementrian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.

Selanjutnya Pasal 13B berbunyi : Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19, yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID-19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (4) dapat dikenakan sanksi sesuai ketenatuan undang - undang tentang wabah penyakit menular. (eni)

Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved