Breaking News:

UU Wajibkan Panggilan Komnas HAM Harus Dipenuhi Pimpinan KPK

Perseteruan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tidak kunjung usai.

(KOMPAS.com/Ihsanuddin)
Presiden Joko Widodo melantik pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 2019-2023. Mereka adalah Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango, dan Nurul Ghufron. 

SRIPOKU.COM - Perseteruan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tidak kunjung usai. Pasalnya pemanggilan Komnas HAM terhadap pihak KPK yang berkaitan tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK tidak dipenuhi.

Akibatnya berbagai reaksi dan komentar pun bermunculan.

Seperti dilansir KOMPAS.com, buntut dari polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus bergulir.

Paling baru, pimpinan KPK Firli Bahuri dkk mendapat pemanggilan Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) atas adanya laporan dugaan pelanggaran HAM dalam TWK.

Sedianya, Firli cs harus hadir ke Komnas HAM pada Selasa (8/6/2021) kemarin.

Namun, para pimpinan KPK itu memilih untuk mangkir.

Firli dkk justru membalas surat pemanggilan Komnas HAM dengan menyurati balik.

Dan jangan lupa subscribe, like dan share channel Tiktok Sriwijayapost di bawah ini:

Melalui surat itu mereka mempertanyakan dugaan pelanggaran yang disangkakan.

"Senin, 7 Juni 2021 pimpinan KPK telah berkirim surat kepada Komnas HAM untuk meminta penjelasan lebih dahulu mengenai hak asasi apa yang dilanggar pada pelaksanaan alih status pegawai KPK," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Selasa.

Halaman
1234
Editor: Salman Rasyidin
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved