Breaking News:

Wawancara Khusus

Kadis PUBM Sumsel Darma Budhy Soal Fly Over Sekip: Nilai Tanah Dihitung oleh KJPP

Masyarakat tidak menerima secara cash uang tersebut, tapi langsung ke rekening masing-masing.

SRIPO/ODI ARIA SAPUTRA
Kadis PU Sumsel Darma Budhy 

PEMBANGUNAN fly over Sekip sampai pada tahap ganti rugi pembebasan lahan di Simpang Sekip, Palembang. Nilainnya mulai dari ratusan juta hingga miliaran rupiah per persil. Masyarakat tidak menerima secara cash uang tersebut, tapi langsung ke rekening masing-masing. Pencairan bisa dilakukan setelah dilakukan pengecekan keabsahan kepemilikan lahan. Berapa total biaya yang diberikan oleh pemerintah, apakah masyarakat akan rugi atau malah untung? Simak wawancara Sripo bersama Kepala Dinas PUBM Sumsel Darma Budhy

Pada tahap pertama ini ada berapa persil lahan yang dibebaskan?
Pada tahap pertama ini Pemprov Sumsel membebaskan sebanyak 16 persil lahan terlebih dahulu dengan total biaya yang dikeluarkan Rp 9 M.

Baca juga: Pemkot Palembang Bayarkan Rp 9,5 Miliar, Ganti Pengadaan Lahan Pembangunan Fly Over Simpang Sekip 

Total ada berapa persil lahan yang harus dibebaskan pemerintah daerah?
Secara total ada ada 88 persil lahan yang akan kita bebaskan, untuk pembangunan fisik dari pangkal hingga ujung fly over.

Dari semua 88 persil lahan itu, apakah semuanya tanggung jawab Pemprov Sumsel?
Jadi pembebasan lahan ini tugasnya dibagi dua. Pemprov Sumsel kebagian 71 persil, untuk Pemkot Palembang 17 persil lahan. Total anggaran dibutuhkan Rp 80 miliar untuk pembebasan lahan.

Pembebasan lahan Pemprov Sumsel baru tahap pertama, ditargetkan kapan selesai?
Dalam waktu dekat ini sisanya akan kita bayarkan, sebelum akhir tahun seluruh lahan warga yang terdampak akan kita bebaskan.

Baca juga: Ganti Untung 16 Persil Flyover Sekip Palembang Sudah Cair, Total Anggaran Bebas Lahan 80 Miliar

Pembebasan lahan ini dibagi tugas antara Pemprov Sumsel dan Pemkot Palembang, bagaimana rincian pembagian tugasnya?
Adapun rincian pembagian wilayahnya Pemprov Sumsel membayarkan lahan dari Simpang Sekip ke Pusri, sementara dari Sekip ke Polda akan dibebaskan oleh Pemkot Palembang.

Selama ini penggantian lahan selalu identik dengan ganti rugi, masyarakat selalu dirugikan. Bagaiman dengan fly over ini?
Masyarakat sekarang jangan takut, pembebasan lahan saat ini tidak asal-asalan. Dalam menghitung nilai tanah masyarakat kita menggunakan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sehingga pembayaran ini akan menguntungkan masyarakat bukan membuat rugi.

Biasanya dalam pembebasan lahan sering ada broker yang akan ikut campur, bagaimana Anda meyakinkan masyarakat?
Masyarakat jangan percaya kalau ada yang ngaku bisa membebaskan, karena dengan KJPP ini kita tidak ada pihak ketiga. Tetapi masyarakat langsung berurusan dengan pemerintah untuk membayarkan ganti lahan.

Lahan yang diperlukan sebanyak 88 persil, apakah semuanya setuju dibebaskan?
Sejauh ini masyarakat yang lahannya terkena pembangunan fly over tidak ada yang ribut, semuanya kooperatif dan menerima. Tinggal masalah pembayarannya saja kita lakukan bertahap.

Untuk pembangunan fisik sendiri kapan akan dimulai?
Kita targetkan pada tahun ini sebelum lelang pengejeraan Fly Over oleh Balai di Mulai masalah pembebasan lahan harus rampung dulu. Diperkirakan akhir tahun ini pembangunan fisik akan dilakukan.

Dengan adanya Fly Over nanti apakah Anda yakin permasalahan macet di kawasan tersebut akan terurai?
Nanti flyover Sekip terhubung juga dari Simpang Polda ke arah Pusri. Dari arah Pusri ada underpass. Jadi setelah pengendara melalui underpass biasanya akan kena macet di Simpang Sekip. Nah, dengan adanya fly over ini akan memecah kemacetan di sana. (oca)

Penulis: Odi Aria Saputra
Editor: Soegeng Haryadi
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved