Breaking News:

Tuding 400 Pasukan Setan Geruduk Papua, Pentolan KKB Merengek, Polri: Kami Belum Kerahkan Densus 88

Dia merengek kepada dunia dan menyebarkan beberapa klaim dan tudukan kepada TNI Polri dan pemerintah Indonesia.

Istimewa/handout/tangkap layar
Tuding 400 Pasukan Setan Geruduk Papua, Pentolan KKB Merengek, Polri: Kami Belum Kerahkan Densus 88, Kamis (6/5/2021). 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG-Kabar bahwa Pasukan Setan julukan Pasukan Gabungan TNI Polri yang meluruk ke Papua, membuat Benny Wenda yang mengklaim sebagai Presiden Pembebasan Papua sekaligus Ketua ULMWP alias Pentolan KKB Papua ketakutan.

Bahkan Benny Wenda merengek kepada dunia, bahwa pasukan TNI Polri sudah mengerahkan pasukan elite Denjaka atau Detasemen Jalamenkara, pasukan alite dari Angkatan Laut yang ditakuti oleh pasukan Amerika Serikat, karena memiliki kemampuan khusus.

Dia merengek kepada dunia dan menyebarkan beberapa klaim dan tudukan kepada TNI Polri dan pemerintah Indonesia.

Namun klaim itulah yang dianggap pemerintah Indonesia bertolak belakang dengan fakta yang terjadi, di mana aksi KKB Papua dianggap pemerintah Indonesia sebagai Teroris.

Larangan Mudik di Palembang, Ibu Muda Menangis Gendong Anak di Stasiun Kertapati: Suamiku Tinggal

Label Teroris disematkan setelah serangkaian teror dan tewasnya anggota TNI serta beberapa rangakain pengerusakan fasilitas umum, di mana terakhir KKB Papua diduga merusak Pukesmas, Ruang Sekolah dan jalan-jalan di Papua. Bahkan mengirim ancaman akan menembak anggota TNI Polri etnis Jawa di Papua.

Terakhir ketika Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua, Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Gusti Putu Danny Nugraha gugur ditembak kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, Minggu (25/4/2021) pukul 15.30 WIT lalu.

Jangan lupa subscribe, like dan share channel Youtube Sripokutv di bawah ini:

Tindakan KKB Papua inilah yang membuat TNI Polri dan pemerintah Indonesia geram. Sebab aksi inilah yang kemudian membuat Menkopolhukam, Mahfud MD menyatakan bahwa, keputusan pemerintah tersebut sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Ketua MPR, Pimpinan BIN, Pimpinan Polri, dan Pimpinan TNI.

Selain itu keputusan tersebut, kata Mahfud, juga sejalan dengan fakta banyaknya tokoh masyarakat, tokoh adat, Pemerintah Daerah, dan DPRD Papua datang kepada pemerintah khususnya Kemenko Polhukam untuk menangani tindak kekerasan yang muncul belakangan ini di Papua.

Halaman
1234
Editor: Hendra Kusuma
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved