Ada Pintu Maaf Bagi Pendukung Moeldoko Jadi Ketum Demokrat, tapi tidak untuk Marzuki Ali dan Opat

Diberitakan sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM, menolak hasil KLB Demokrat pimpinan Moeldoko.

Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, Rabu (31/3/2021).

• Pasca KLB Partai Demokrat Ditolak Pemerintah, Kubu Moeldoko Melawan Lewat PTUN

"Permohonan pengesahan Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang ditolak, kata Yasonna, dikutip dari Kompas.tv

Ditolaknya kepengurusan KLB Demokrat, masih ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi seperti rekomendasi dari DOC dan DPD.

Meski pihak dari Moeldoko dan Jhoni Allen sudah berkirim surat.

Tapi masih saja ada yang kurang.

"Pihak Moeldoko dan Jhoni Allen sudah kirimkan surat, terkait perubahan AD/ART Partai Demokrat," jelas Yasonna.

Kisruh di tubuh partai berlambang mercy ini bermula saat Ketua Umum Agus Harimurti (AHY) mengeluarkan tudingan adanya upaya merebut Partai Demokrat oleh sejumlah mantan kader dan pejabat negara.

Tidak lama kemudian, 5 Maret lalu, Kepala Staf Presiden Moeldoko diangkat menjadi Ketua Umum setelah digelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara.

• Mengenal Aurra Kharisma, Juara Runner Up ke-3 Miss Grand International 2020, Anak Didik Ivan Gunawan

Sejak itu, kedua kubu saling klaim dan saling lontar tudingan.

Kedua kubu juga sudah menyambangi Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan dokumen dan legalitas partai masing-masing.

Terbaru, setelah tidak bersuara sejak KLB digelar, Moeldoko menyampaikan sejumlah pernyataan.

Dia mengatakan tidak pernah mengemis jabatan dan pangkat.

"Saya tidak pernah mengemis untuk mendapat pangkat dan jabatan, apalagi menggadaikan yang selama ini saya perjuangkan," katanya lewat video di Instagram TV, Selasa (30/3/2021).

Sementara kader Demokrat kubu AHY, Andi Arief, menuding kantor Partai Demokrat di Jalan Proklamasi akan direbut paksa sebelum 6 April.