Partai Demokrat Versi KLB di Sibolangit tidak Akan Pecat DPD dan DPC Demokrat yang Ada Saat Ini
"Untuk orang lain bae (saja) kita terima, apalagi orang yang sudah di Partai Demokrat, jadi tetap pengurus lama itulah tidak ada perubahan,"
lihat foto
SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit, Sumatera Utara (Sumut) mengungkapkan tak akan mengganti kepengurusan DPD maupun DPC yang ada saat ini, termasuk di Sumsel.
Hal ini diungkapkan Mantan Wasekjend DPP partai Demokrat yang juga tokoh gerakan KLB Demokrat Sibolangit,
Syofwatillah Mohzaib.
"Kita nunggu pengesahan Kemenkumham dulu. Pada prinsipnya kita katek kecak ini dan itu. Kita mau mesakke partai, jadi seluruhnya kita rangkul," kata Syofwatillah, Senin (8/3/2021).
• SUAMI Deg-degan Menunggu Malam Pertama, Tak Dinyana, Tengah Malam Istri Kabur dengan Taksol
Diterangkan Opat, sapaan akrab Syofwatillah, pihaknya selama ini tetap menggelar KLB merupakan semangat dan cita- cita pendiri Partai Demokrat tetap menjadikan partai terbuka dan tidak akan mengganti pengurus yang ada.
"Untuk orang lain bae (saja) kita terima, apalagi orang yang sudah di Partai Demokrat, jadi tetap pengurus lama itulah tidak ada perubahan, apalagi mecat kader," capnya.
Mantan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumsel ini pun menyatakan, kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB hanya mengganti ketum dari AHY menjadi Moeldoko dan kepengurusan DPP.
"Jadi, tidak merubah pengurus DPD dan DPC. Apalagi mecat kader," tegasnya.
Ia pun menambahkan, jika kepengurusan partai Demokrat hasil KLB rencananya akan diserahkan ke Kemenkumham pada 9 Maret (besok, red), mengingat pelaksanaan KLB baru selesai 7 Maret lalu.
• Sama-sama Baru Dilantik & Alami Kejadian Tak Terduga, 2 Kabupaten di Sumsel Kini Tanpa Kepala Daerah
"Insya Alllah besok kita serahkan ke Kemenkumham, karena baru sampai Jakarta.
Malam ini kita rapat final tim formatur menyusun pengurus DPP, karena sekalian di serahkan ke Kemenkumham," tukasnya.
Sebelumnya, ketua DPD Partai Demokrat Sumsel Ishak Mekki, jajaran kepengurusan AHY memang sudah mendeteksi, menghalau dan mengantisipasi untuk dilaksanakan upaya Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) dari AHY tersebut, dan menilai KLB di Sumut itu inkonstitusional karena beretentangan dengan AD/ART partai Demokrat.
"Ini (KLB) ilegal dan tidak sesuai AD/ART partai Demokrat sejak awal, tetapi mereka (kubu KLB) tetap nekad dan melaksanakan KLB dan hasilnya sudah tahu Moeldoko.
TEntunya kami tidak mengakui KLB di Sumut inin" kata Ishak Mekki, Sabtu (6/3/2021).
Mantan Wakil Gubernur Sumsel ini mengaku kecewa KLB itu tetap bisa dilaksanakan meski tanpa izin, termasuk adanya tokoh dari Sumsel yang selama ini sangat berambisi dalam GPK-PD tersebut (MA dan SM).
"Yang jelas sangat kecewa kader
