Kemelut Partai Dmeokrat

Agus Harimurti Seret Presiden Joko Widodo Dalam Konflik KLB Partai Demokrat di Sumut

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meminta Presiden Joko Widodo tidak membiarkan terpilihnya Moeldoko dalam KLB di Sumatera Utara.

Editor: Sutrisman Dinah
Kompas TV/Kompas.com
Moeldoko terpilih jadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB di Sumatera Utara 

SRIPOKU.COM --- Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meminta Presiden Joko Widodo tidak membiarkan atas terpilihnya Moeldoko dalam Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Sumatera Utara.

KLB Partai Demokrat yang digelar Jumat siang dan dijadwalkan berlangsung sampai Minggu (07/03/2021) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, sepakat menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Sementara itu, Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa penyelenggaraan KLB Partai Demokrat di Sumatera Utara ini sebagai tindakan yang inkonstitusioan dan illegal.

KLB yang menyepakati Moeldoko sebagai Kepala Staf Presiden sebagai ketua umum, dinilai Agus Harimurti sebagai tindakan yang ingin memecah belah Partai Demokrat.

Baca juga: KLB Partai Demokrat akan Dilaporkan ke Polisi, Lokasi KLB di Hotel Dijaga Ketat Anggota Polri

Baca juga: KLB Partai Demokrat  Pilih Ketua Umum Moeldoko, Andi Mallarangeng Bilang “Abal-abal”

“Untuk itu, saya meminta dengan hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo, khususnya Menkumham (Menteri Hukum dan HAM) untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB illegal yang jelas-jelas melawan hukum tadi,” kata AHY dalam pernyataan pers.

Konferensi pers yang digelar di Kantor DPP Partai Demokrat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (05/03/2021) sore. Penjelasn AHY ini, disampaikan beberapa saat setelah Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam KLB yang digelar di Hotel Hill, Sibolangit, barat daya Kota Medan, Sumatera Utara.

Dan jangan lupa subscribe, like dan share channel Tiktok Sriwijayapost di bawah ini:

Di hadapan sejumlah wartawan, AHY mengatakan bahwa DPP Partai Demokrat akan menempuh langkah hukum terkait penyelenggaraan KLB di Sumut tersebut.

Laporan hukum itu ditujukan kepada panitia hingga siapapun yang terlibat penyelenggaraan KLB tersebut.

Baca juga: Marzuki Alie: Ketokohan akan Berakhir, Tapi Koruptor Saja Tidak Dipecat

“Langkah yang akan kami tempuh setelah ini adalah, melalui tim hukum yang sudah kami persiapkan, (akan) melaporkan panitia dan siapa pun yang tadi terlibat dalam penyelenggaran KLB illegal kepada jajaran penegakan hukum,” kata AHY.

Sebelumnya, AHY mengatakan bahwa KLB yang digelar secara illegal dan inkonstitusional itu dilakukan mantan kader yang bersekongkol dan berkomplot dengan aktor eksternal Moeldoko.

Menurut AHY, KLB yang menunjuk Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, bisa dikatakan sebagai “dagelan’ (lawakan).

“Tidak bisa terima dengan akal sehat sebetulnya, tetapi ya sudah terjadi, dan kami yakinkan itu semua akan kami hadapi dan kami lawan. Kami punya hak dan kewajiban menjaga kedaulatan Partai Demokrat,” katanya.

 “Jangan ciderai akal sehat, jangan injak etika, moral dalam politik yang berkeadaban,” ujarnya.

Baca juga: Marzuki Alie Jadi Tokoh Kunci, Hadiri KLB Partai Demokrat di Sibolangit Hari Ini

Serta Jangan lupa Like fanspage Facebook Sriwijaya Post di bawah ini:

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved