Polemik Isu Kemiskinan yang Tak Kunjung Reda

Sementara itu, se­ba­nyak 14,90 persen responden mengaku bekerja tetapi sementara di­rumahkan.

Hasil survey juga menyatakan terdapat 70 persen responden berpenghasilan kurang dari 1,8 juta rupiah per bulan mengaku mengalami penurunan pendapatan dan 32 persen res­pon­den berpenghasilan 1,8-7,2 juta rupiah per bulan juga mengalami pe­nu­run­an pendapatan sejak pandemi merebak.

Hal ini memungkinkan terjadinya pe­nam­bahan orang miskin baru dan tingkat keparahan/kedalaman kemiskinan yang semakin menjauh di bawah Garis Kemiskinan pada situasi pandemi ini.

Di sisi lain, Pemerintah Pusat dan Daerah tentunya tidak tinggal diam, dan berupaya mengatasi berbagai persoalan akibat dampak pandemi di tengah masyarakat.

Melalui ke­bijakan refocusing dan realokasi anggaran untuk memitigasi resiko penyebaran COVID-19 Pemerintah telah menggelontorkan dana ratusan triliun untuk berbagai program per­lindungan sosial selama pandemi, dengan tujuan untuk membantu masyarakat miskin dan warga terdampak COVID-19 agar mampu mempertahankan kehidupannya tidak ja­tuh miskin yang lebih dalam.

Program perlindungan sosial tersebut di antaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH), BNPT Sembako, Bantuan Sosial Tunai, Kartu Pra­ker­ja, BLT, Dana Desa, Ban­pres Produktif untuk Modal Kerja UMKM, Subsidi Gaji, dan diskon listrik. 

Penanganan dam­pak Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Na­sional (PEN) juga telah diupa­yakan oleh Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan dengan ber­upaya mempercepat realisasi Bantuan Sosial (Bansos) tahun 2020.

Upaya percepatan penanganan dampak Co­vid-19 juga tergambar dari meningkatnya besaran pagu porsi Belanja Penanganan Co­vid-19 dalam APBD Pemerintah Daerah se-Provinsi Sumatera Selatan.

Antara lain di­per­untukkan bagi Program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (BUEP), penyaluran sti­mulan UKT Mahasiswa dan bantuan kepada masyarakat terdampak pandemi lainnya.

Upaya penanganan dampak Covid-19 dan bantuan sosial lainnya tidak saja untuk mene­kan laju pertambahan penduduk miskin, tetapi juga meminimalisir kesenjangan penda­pat­an masyarakat Sumatera Selatan.

Ditinjau dari ukuran ketimpangan/kesenjangan pendapatan berdasarkan Ratio Gini pe­ri­ode September 2019-September 2020 turun dari 0,339 menjadi 0,338 atau turun 0,001 po­in, demikian juga untuk periode Maret 2020-September 2020.

Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerataan pengeluaran penduduk di Sumatera Selatan melalui program pem­bangunan di bidang kesejahteraan rakyat telah mulai membaik walaupun belum se­suai dengan yang diharapkan.

Jika ditinjau berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ra­tio di daerah perkotaan lebih besar dari perdesaan.

Selama pandemi, Gini ratio perkotaan pa­­da September 2020 sebesar 0,352 turun 0,006 poin dari Maret 2020 sedangkan di per­de­saan sebesar 0,310 justru meningkat 0,002 poin dari Maret 2020.

Ketimpangan pen­da­patan selama pandemi Covid-19 lebih terasa dialami oleh penduduk di daerah perdesaan.