Isu Kemiskinan
Polemik Isu Kemiskinan yang Tak Kunjung Reda
“Kemiskinan” selama bertahun-tahun sejak pasca kemerdekaan hingga saat ini merupakan isu yang menjadi beban besar bagi Pemerintah.
lihat foto
Bila dibandingkan dengan data Maret 2020, terjadi penambahan 0,32 persen poin. Meskipun masih tercatat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk miskin yang relatif besar dibandingkan jumlah penduduk miskin di provinsi lain, bukan berarti Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu “provinsi termiskin”.
Sumatera Selatan dengan luas wilayah 91.592,43 km2 memiliki potensi kekayaan alam yang melimpah dan dikelola oleh SDM yang mumpuni, menjadi provinsi dengan share PDRB tertinggi ke-3 di Sumatera, yaitu lebih dari 13 persen, setelah Sumatera Utara dan Riau.
Memang tidak mudah mengatasi isu kemiskinan, meskipun program pengentasan telah diupayakan dalam setiap periode kepemimpinan Kepala Daerah.
Namun prospek dan harapan penurunan sudah mulai terlihat dari tahun ke tahun.
Terpantau selama lima tahun ke belakang, mulai 2015 hingga 2019 jumlah dan persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Selatan konsisten mengalami menurun, dari kisaran 13-14 persen terus menurun 12,56 persen pada September 2019.
Ini menunjukkan keberhasilan atas upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah dalam menekan angka kemiskinan.
Namun memasuki tahun 2020, pada kondisi Maret angka kemiskinan sedikit mulai meningkat pada posisi 12,66 persen, dan kembali meningkat menjadi 12,98 persen.
Selama periode Maret 2020-September 2020, Garis Kemiskinan naik sebesar 0,51 persen, yaitu dari Rp 439.041- per kapita per bulan pada Maret 2020 menjadi Rp 441.259,- per kapita per bulan pada September 2020.
Penambahan penduduk miskin di tahun 2020 lebih dikarenakan dampak pandemi Covid-19 yang dialamsi sebagian besar masyarakat, terutama penduduk miskin, rentan miskin dan mereka yang bekerja di sektor informal.
Pandemi COVID-19 bagi keluarga miskin dan rentan miskin melumpuhkan sumber ekonomi mereka yakni berkurangnya pendapatan dan kehilangan pekerjaan yang berakibat pada kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Efek domino pandemi Covid-19 dan penanganannya telah berdampak luas pada dinamika ketenagakerjaan di Sumatera Selatan.
Penerapan SOP pencegahan penyebaran COVID-19 serta kekhawatiran masyarakat pada umumnya menyebabkan banyak pelaku usaha menutup sementara kegiatan usahanya serta merumahkan para pekerjanya.
Bahkan tidak sedikit dari mereka yang gulung tikar dan mem-PHK para pekerjanya. Berdasarkan Survey Dampak Covid-19 yang dilakukan BPS pada pertengahan tahun 2020 terhadap 1.792 responden di Sumatera Selatan.
Sekitar 2,70 persen responden menyatakan baru saja mengalami PHK akibat perusahaan/tempat usaha mereka bekerja ditutup sementara atau permanen.
