Dr. Abdurrahmansyah, M.Ag

Dosen Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang

Politik kurikulum di Indonesia saat ini bergulir dengan komitmen pe­me­rin­tah untuk meredam paham radikal melalui melalui proses pendidikan.

Re­gu­lasi pendidikan terbaru melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) 183 Ta­­hun 2019 mengatur arah pengajaran agama di sekolah dan ma­dra­sah ya­ng lebih berorientasi pada penguatan karakter menuju semangat mo­derasi ber­agama.

Kebijakan ini setidaknya telah menyulut sentimen be­berapa ka­langan umat Islam karena dianggap telah terlalu jauh meng­intervensi materi pengajaran agama Islam yang selama ini dianggap su­dah baku.

Kon­sek­wensi dari kebijakan ini diantaranya adalah tuntutan un­tuk merevisi konten jihad dan khilafah pada pelajaran Fikih dan Se­jarah Kebudayaan Islam.

Kebijakan kurikulum ini pada tataran akar rumput telah membelah pan­da­ng­an umat Islam mengenai konsep jihad.

Fenomena ini secara so­sio­lo­gis te­lah memaksa umat Islam untuk melihat dan memahami konsep jihad dalam ka­itannya dengan kebutuhan sosial politik umat Islam kekinian, dan bagai­ma­na konsep jihad harus dimaknai dalam konteks kehidupan ber­bangsa dan ber­­negara di Indonesia saat ini.

Dari sisi para pengajar a­ga­ma di sekolah, se­­tidaknya kebijakan seperti ini menimbulkan keter­ke­jutan akademik, ka­re­na sejak lama konten jihad telah dikenal dalam li­teratur keislaman.

Konsep Jihad: Tekstual dan Kontektual