Breaking News:

Langsung Berubah, Tolak Vaksin Covid-19 Bukan Pidana Kata Menkumham Setelah Tjiptaning “Teriak”

Pro-kontra terkait penolakan vaksin covid-19 masih saja bergulir dengan berbagai respon masyarakat.

photocollage/wartakotalive.com/tribunnews.com
Menkumham Yasonna Laoly menegaskan tidak ada sanksi pidana bagi penolak Vaksin Covid-19. Pernyataan Yasonna disampaikan sehari setelah politisi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning menolak divaksin. 

Pertemuan Panitia HPN 2021 dengan Menkumham Yasonna Laoly berlangsung secara dalam jaringan (daring) atau online melalui fasilitas zoom meeting.

Apa sanksi Sanksi penolak vaksin Covid-19?

Menurut Yasonna Laoly, meski tidak ada sanksi pidana, mereka atau warga masyarkat yang menolak vaksinasi tetap akan kena sanksi.

"Bentuknya sanksi administratif," katanya.

Menurut Yasonna, sanksi itu dimaksudkan  agar bisa mendorong mendorong masyarakat untuk ikut bersama-sama dalam program vaksinasi untuk mengatasi pandemi Covid-19.

Apabila sebagian masyarakat sudah divaksin, maka akan tercipta kekebalan komunitas atau herd immunity.  

"Kalau hanya sebagian kecil, maka herd immunity tidak akan terjadi," ujar Yasonna Laoly.

Dengan terciptanya kekebalan komunitas maka diharapkan Indonesia bisa melanjutkan kegiatan pembangunan dan ekonomi kembali tumbuh.

"Bagaimana caranya agar kita bisa atasi pandemi Covid-19. Semoga ini menjadi perhatian HPN 2021," ujar Yasonna Laoly.

Wakil Menkumham: Sanksi Pidana Penolak Vaksin

Halaman
1234
Editor: Salman Rasyidin
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved