DPRD Palembang: Lapor Kami Kalo Ada Warga Terdampak Covid-19 tak Dapat BST Rp 300 Ribu, Nanti Diurus

Menanggapi laporan dari DPRD Palembang, Kepala Dinas Sosial Palembang, Heri Aprian mengakui adanya kendala dalam penyaluran bantuan sosial tersebut.

Menurutnya, seperti yang disampaikan DPRD Kota Palembang, masih ada banyak warga yang belum menerima bantuan sosial selama masa pandemi.

Hal ini karena terdapat kendala yang dihadapi dinas sosial, seperti verifikasi data masyarakat miskin baru yang bermunculan pasca bansos disalurkan.

Kemudian Heri juga menyebut, jumlah penerima bansos yang dikumpulkan kolektif berdasarkan data dadi lurah melalui RT setempat yang mengajukan.

"Data misbar ini sifatnya dinamis yang terdata oleh kami saja belum tentu senua terdata, apalagi ekonomi masyarakat bisa berubah drastis ketika pandemi.

Lalu bisa saja data yang diajukan RT ada yang terlewat, sehingga tidak terdata oleh kami," ujarnya.

Untuk itu, pihaknya akan melakukan verifikasi kembali data misbar kepada Kementerian Sosial, dan Pemerintah Kota Palembang juga akan melakukan pembenahan data.

"Untuk menyikapi permasalahan ini kita akan melakukan verifikasi data dan segera melaporkan ke Kementerian sosial, agar masyarakat yang layak menerima bantuan baik dari Kementerian maupun dari Pemkot Palembang tersalurkan tepat sasaran, " pungkasnya.

Selain BSt, sebagai informasi Kota Palembang sepanjang tahun 2020 juga telah menyalurkan bansos sembako kepada masyarakat terdampak Covid-19 dalam 4 tahap. Tahap I (40.735 KK), Tahap II (33.000 an KK) , Tahap III (49.239 KK), dan Tahap IV (85.252 KK).