Breaking News:

Pilkada 2020 di Sumsel

Update Proses Gugatan Pilkada 2020 di Sumsel, KPU Harus Siap akan Keputusan Mahkamah Konstitusi

Empat dari tujuh kabupaten yang melaksanakan Pilkada 2020 hasil perolehan suaranya digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Kompas/Lucky Pransiska
Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Empat dari tujuh kabupaten yang melaksanakan Pilkada 2020 hasil perolehan suaranya digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hingga Selasa (29/12/2020), belum ada keputusan yang dibuat MK terkait gugatan tersebut.

Menurut komisioner KPU Sumsel Divisi Hukum Dan Pengawasan, Hepriadi, saat ini setiap permohonan yang didaftar di MK masih dalam proses pengajuan kelengkapan permohonan dan perbaikan permohonan.

Baca juga: Tuntut 2 Terdakwa Kasus Fee Proyek di Dinas PUPR Muaraenim, JPU KPK: Keduanya Pantas Dipidana

"Meskipun belum tentu semua perkara diregistrasi dalam BRPK (Buku Registrasi Perkara Konstitusi), namun KPU (KPU Kabupaten) harus siap akan segala kemungkinan," kata Hepriyadi, Selasa (29/12/2020).

Dijelaskan pengacara non aktif ini, jajaran KPU Sumsel telah mengumpulkan jajaran KPU kabupaten yang melaksanakan Pilkada 2020, khususnya melaksanakan rapat koordonasi dalam rangka persiapan menghadapi 4 perkara yang diajukan ke MK.

Empat perkara yang diajukan ke MK itu, yakni Pilkada Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) yang diajukan paslon nomor urut 03 M Syarif Hidayat- Surian, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yang diajukan paslon 01 Devi Harianto- Darmadi.

Ada juga di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) serta Kabupaten OKU Selatan meski sama- sama melawan kotak kosong, terdapat aduan ke MK yang diajukan Lembaga Barisan Pemantau Pemilu Sumatera Selatan (BP2SS).

Baca juga: TAK Disangka Bocor Kemana-mana, Ini Sebenarnya Motif Gisel Rekam Adegan Intim di Hotel Mewah

"Yang pasti, kita sudah menginstruksikan kepada KPU yang ada sengketa di MK, untuk segera mempersiapkan segala sesuatunya.

Dimana, pada prinsifnya kita teman- teman KPU kabupaten telah mempersiapkan diri menghadapi sengketa MK, baik amunisi maupun bala tentaranya," tandas Hepriyadi.

Ditambahkan Hepriyadi, jika nantinya untuk permohonan yang tidak cukup syarat formil, biasanya diputus diputusan sela.

Halaman
12
Editor: Refly Permana
Sumber: Tribun Sumsel
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved