Breaking News:

Liputan Eksklusif

Pembangunan Pasar Cinde Mandek, YLKI Minta Pemerintah Desak Kontraktor

Melihat situasi tersebut pemerintah kota Palembang dan Pemerintah Provinsi Sumsel tidak boleh tinggal diam.

DOK. SRIPO
Sriwijaya Post edisi Minggu (13 Desember 2020); Omzet Pedagang Cinde Merana 

PALEMBANG, SRIPO -- Mangkraknya pekerjaan mega proyek Aldiron Plaza Cinde (APC) di Jalan Jendral Sudirman Palembang membuat para pedagang terkena imbas sepinya pembeli dengan omzet yang menurun drastis hingga 70 persen.

Melihat situasi tersebut pemerintah kota Palembang dan Pemerintah Provinsi Sumsel tidak boleh tinggal diam.

Pemerintah harus mendesak kontraktor agar segera menyelesaikan pembangunan proyek yang sudah berjalan hampir tiga tahun tersebut.

Baca juga: Omzet Pedagang Cinde Merana, Bingung Mau Pindah kemana

"Apapun alasannya pemerintah harus mendesak pengembang untuk selesaikan proyek ini. Banyak masyarakat yang menggantungkan nasibnya di Pasar Cinde," ujar Pemerhati Konsumen dan Pedagang, Taufik Husni, Minggu (13/12).

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sumsel ini menilai, para pedagang yang saat ini masih bertahan adalah korban dari dibongkarnya Pasar Cinde yang lama.

Hingga kini PT Magna Beatum selaku kontraktor belum memberikan kepastian kepada pedagang kapan pedagang lama akan menghuni lapak baru.

Untuk itu, para pedagang berhak melaporkan ke pemerintah selaku pemangku kebijakan agar mendorong pengembang menyelesaikan proyek tersebut segera diselesaikan.

Baca juga: Pembangunan Aldiron Plaza Cinde Mandek, Ini Solusi dari Pengembang: Pihak Ketiga

Mengingat relokasi pedagang lama ini awalnya hanya dipindahkan sementara saja.

"Pemerintah harus bertanggung terhadap pengembang dan pedagang. Carikan solusi agar pasar itu kembali ramai, apalagi saat ini kondisi ekonomi sedang sulit," tegas Taufik Husni.

Taufik menambahkan, dalam kondisi apapun kontraktor harus tetap melakukan pembangunan hingga selesai tepat waktu.

Tidak ada alasan bagi kontraktor menunda pembangunan dengan dalih dalam keadaan force majeure keuangan perusahaan sedang dalam kondisi tidak stabil karena dampak pandemi.

"Tidak ada klausul menyebutkan force majeure karena Covid-19. Kondisi itu bisa dilakukan kecuali sedang terjadi bencana alam. Jadi tidak ada alasan distop pembangunan APC," jelas Taufik. (oca)

Editor: Soegeng Haryadi
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved