UU No 11/2020 Cipta Kerja Mengatur tentang Amdal dan Lingkungan Hidup, Ini yang Berubah

4. Komisi penilai Amdal

Selain itu, UU Cipta Kerja juga menghapus keberadaan Komisi Penilai Amdal. Semula, komisi ini diatur dalam Pasal 29, 30 dan 31 UU PPLH. Dalam pasal 29 UU Lingkungan Hidup disebutkan, Komisi Penilai Amdal dibentuk oleh menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dan bertugas melalukan penilaian dokumen amdal.

Keanggotaan Komisi Penilai Amdal terdiri dari unsur instansi lingkungan hidup, instansi teknis terkait, pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji, pakar yang terkait dengan dampak yang timbul.

Penilaian Komisi Penilai Amdal, menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.

5. Tim uji kelayakan

UU Cipta Kerja mengatur ketentuan baru mengenai tim uji kelayakan lingkungan hidup yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan lingkungan hidup pemerintah pusat. Perubahan pasal 24 Ayat(3) dalam UU Cipta Kerja menyebutkan: tim uji kelayakan lingkungan hidup terdiri atas unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah dan ahli bersertifikat.

Selanjutnya, pasal 24 ayat(4), pemerintah pusat atau pemerintah daerah menetapkan keputusan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan hasil uji kelayakan lingkungan hidup.

Keputusan mengenai kelayakan lingkungan hidup ini digunakan sebagai persyaratan penerbitan perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana uji kelayakan lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah.

6. Pembatalan berdasar putusan pengadilan dihapus

UU Cipta Kerja juga menghapus ketentuan mengenai pembatalan izin lingkungan oleh pengadilan.

Semula, ketentuan pasal 38 UU-PP Lingkungan Hidup mengatur, selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat(2), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara.

Aturan UU Nomor11 Tahun 20202 tentang Cipta Kerja. Kali ini, draf resmi UU Cipta Kerja ini, sesuai naskah Sekretariat Negara berjumlah 1.187 halaman. 

__________________________ 
Sumber: Kompas.com, https://nasional.kompas.com/read/2020/11/03/09250841/ini-6-poin-perubahan-terkait-amdal-di-uu-cipta-kerja?page=all#page2