Kapolda-Danrem Beri Minum Demonstran, Komentar Buruh: Harusnya DPRD yang Kami Pilih

PALEMBANG, SRIPO -- Aksi serikat buruh dan pekerja yang menggelar aksi menolak UU Omnibus Law atau Cipta Kerja di depan Gedung DPRD Sumsel, akhirnya ditemui Gubernur Sumsel H Herman Deru.

Saat menemui massa, Gubernur mengungkapkan massa dari serikat buruh dan pekerja telah berkumpul dengan damai.

"Terima kasih bukan hanya satu pendapat. Dolor-dolor datang dengan persahabatan. Saya terima, saya dukung aksi yang sangat bersahabat dan akan direkomendasikan ke pemerintah pusat terkait Omnibus Law," kata HD di hadapan massa pengunjuk rasa, Kamis (15/10).

Baca juga: Dituduh Tunggangi Demo Penolakan UU Cipta Kerja, SBY Angkat Bicara, Mahfud MD Diminta Bersihkan Nama

Herman Deru juga menyampaikan penjelasan-penjelasan dari DPR dan menteri mengenai UU Omnibus Law yang baru saja ditetapkan. Ia juga telah membaca dan beberapa poin yang menjadi perhatian terlebih terhadap ketenagakerjaan.

"Sebagian besar pasal-pasal yang ditetapkan, ada harapan pelaku UMKM dan pelaku usaha kecil. Saya fokus, UU tentang ketenagakerjaan. Kabar baiknya, UMR yang akan menetapkannya gubernur. Pesangon yang dihilangkan, itu tidak benar. Tenaga kerja asing seenaknya bekerja dan masuk tidak benar, ada waktu yang ditentukan lamanya. Pengusaha yang melanggar, bisa kena pidana.

Cuti hamil dan melahirkan dihilangkan, itu isu yang beredar harus dipertanyakan," jelas HD.

Baca juga: Kendaraan Buruh yang Ikut Demo Tolak UU Cipta Kerja di Palembang Diganggu Preman, Tolong Pak Polisi

Herman Deru tidak menyalahkan buruh dan pekerja yang datang untuk kumpul dan datang ke DPRD Sumsel. Buruh dan pekerja hanya ingin dilahirkan peraturan yang belum lahir terkait kesejahteraan guru. Sehingga, buruh dan pekerja ada kepastian dan tidak terambang ambing tanpa kejelasan. dari itulah, Gubernur meminta kepada massa untuk membuatkan dan tuangkan apa yang menjadi tuntutan dari buruh dan pekerja.

"Ini sudah saya terima dua map. Ini akan diantar ke pusat, bila perlu saya sendiri yang mengantarkannya. Ini merupakan bentuk suara buruh dan pekerja di Sumsel. Saya juga tidak ingin buruh Sumsel hidup tidak laik. Ini akan saya sampaikan ke Presiden dan DPR," jelasnya.

Disisi lain, saat berjalannya aksi buruh dan pekerja demo penolakan terhadap UU Omnibus Law di depan Gedung DPRD Sumsel, massa aksi yang langsung di temui Kapolda Sumsel Irjen Pol Prof Eko Indra Heri dan Danrem 044 Gapo Brigjen TNI Jauhari Agus Suraji.

Baca juga: Aksi Polisi Berpangkat Kombes di Palembang Bagi-bagi Air Minum ke Pendemo Tolak UU Cipta Kerja

Kapolda dan Danrem, yang datang langsung ke lokasi tak hanya menyapa buruh dan pekerja yang menggelar aksi. Akan tetapi Kapolda dan Danrem juga membagi-bagikan air minum untuk massa aksi.

Saat Kapolda memberikan minum, seorang buruh langsung menyeletuk atas tindakan Kapolda yang memberikan minum kepada buruh yang menggelar aksi. "Harusnya bukan bapak Kapolda yang memberi kami minum. Tapi harusnya DPRD yang kami pilih itu memberi kami minum. Bukan hanya diam saja mereka," ujar seorang laki-laki tersebut.

Secara bergantian, massa mengambil air minum yang disodorkan Kapolda dan Danrem kepada massa aksi. Massa yang menggelar aksi, terus berteriak agar Gubernur dan Ketua DPRD menemui mereka.

Mereka terus berteriak, terlebih DPRD yang mereka pilih sama sekali belum menemui mereka. Orasi-orasi yang dilontarkan, meminta apa yang mereka suarakan untuk membatalkan UU Omnibus Law yang telah di sahkan DPR RI.

Kapolda Sumsel Irjen Pol Prof Eko Indra Heri menuturkan, aksi yang dilakukannya bersama Danrem hanya sebagai bentuk perhatian kepada buruh dan pekerja untuk menyampaikan aspirasi mereka.

"Kalau teman-teman haus, nanti bisa tidak fokus. Tidak ada salahnya berbagi air mineral," kata Eko. (ard)