Warga Merapi Area Tiap Hari Isap Debu, Kemana Uang Kompensasi Untuk Mereka?
Selama ini kata warga, mereka hanya terkena dampaknya saja namun nihil perhatian dari perusahaan.
lihat foto
AKBP Gusti berharap aksi tersebut tidak terulang dan meminta kepada warga jika ingin menyampaikan aspirasi bisa dilakukan dengan jalurnya seperti melalui Kades dan Camat.
AKBP Gusti sendiri tidak menapik prediksi jika aksi demo turun ke jalan akan meluas ke desa lain yang dilintasi kendaraan tambang. Namun demikian pihaknya akan melakukan penggalangan ke desa desa lain agar tidak melakukan aksi serupa karena menganggu ketertiban.
"Dan kita meminta kepada angkutan tambang agar memperhatikan lingkungan. Kendaraan yang melintas harus dipastikan dalam keadaan bersih. Tertutup rapat sehingga muatan tidak tumpah atau adanya debu. Begitu juga kecepatan saat di desa atau pemukiman agar pelan saja," tegasnya.
Sementara Bupati Lahat Cik Ujang, mengakui jika debu di Merapi area sudah terlalu banyak. Cik Ujang menegaskan akan kembali memanggil perusahaan untuk membicarakan soal debu ini baik kompensasi maupun CSR perusahaan agar bisa diarahkan ke warga yang terkena dampak.
Tak hanya itu, terkait masih diperbolehkanya kendaraan tambang melintas di jalan umum di Lahat, Cik Ujang akan berkoordinasi dengan provinsi agar jalan tambang bisa menggunakan jalan khusus.
"Ya memang tidak seperti kabupaten lain, untuk Lahat jalan umumnya masih bisa dilintasi. Hanya saja, saat ini jalan khusus itu masih proses. Perusahaan saat ini sedang berupaya membuat jalan menuju perlintasan kerata api sehingga kedepan tak melintasi jalab umum," katanya.
Cik Ujang meminta, kepada perusahaan agar memperhatikan lingkungan kebersihan kendaraan dan kecepatan saat melintas di pemukiman.
"Kepada warga kita harap tetap damai. Sampaikan aspirasi secara baik dan tertib," pesan Cik Ujang.
Bupati Lahat belum lama ini mengumpulkan perusahaan tambang dan angkutannya di Gedung Pertemuan Pemkab Lahat.
Pertemuan ini dilatari aksi protes warga Desa Prabumenang yang menyetop angkutan batubara. Namun pemanggilan tersebut tampaknya tak mengakomodir warga Gunung Kembang, sehingga melakukan aksi demo.
Terpisah, Ketua DPRD Lahat, Fitrizal Homizi saat diminta komentarnya terkait aksi yang dilakukan warga menghimbau kepada warga dan perusahaan agar persoalan tersebut diselsaikan dengan baik dan musyawarah.
"Harapan kepada masyarakat untuk bersabar dan memberikan waktu kepada Pemda dan perusahaan untuk mencarikan solusinya. Pihak perusahaan dapat mematuhi peraturan perundangan yang berlaku," ujarnya. (ean)
