HD Yakin Resesi Bisa Dihindari

PALEMBANG, SRIPO -- Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD mememastikan Indonesia akan mengalami resesi ekonomi pada kuartal III 2020.

Bahkan, peluang resesi ekonomi mencapai 99,9 persen. Namun Gubernur Sumsel Herman Deru optimis resesi tak terjadi di Bumi Sriwijaya.

"Kalau dikatakan terjadi kontraksi ekonomi memang saya setuju. Tapi kalau resesi saya pikir masih bisa kita hindari," kata Herman Deru saat dibincangi usai Rapat Paripurna XV DPRD Provinsi Sumsel, Senin (31/8/2020).

• Gubernur Herman Deru belum Lihat Tanda-tanda Resesi di Sumsel, Kalau Kontraksi Ekonomi Ia Setuju

Lebih lanjut ia mengatakan, namanya resesi ada indikasi, nah indikasi untuk terjadi resesi ini sampai sekarang belum terbaca. Tapi kalau terjadi kontraksi ia.

Menurut Herman Deru untuk mengantisipasi agar di Sumsel tidak terjadi resesi sudah dilakukan berbagai cara sejak dini dalam hal penangan Covid-19.

"Kita sejak awal penanganan Covid-19 ini mencakup tiga aspek yaitu medis atau kesehatan, aspek ekonomi dan asepk sosial. Jadi kita memang sudah melakukan antisipasi sejak dini," ungkapnya.

Pengamat Ekonomi Universitas Sriwijaya Prof Dr Bernadette Robiani MSc, bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia di triwulan III kemungkinan masih minus atau terkontraksi.

• Jika Negara Alami Resesi, Apa yang Terjadi dan Dampaknya? Berikut yang Dapat Dilakukan Masyarakat

"Ekonomi mulai bergerak, maka menurut saya pertumbuhan ekonomi akan terkontraksi tapi tidak sebegitu sebesar dibandingkan di triwulan II," kata Prof Bernadette saat dikonfirmasi, Selasa (31/8/2020).

Lebih lanjut ia mengatakan, penyebab penurunan ekonomi bisa juga dilihat dari sektor atau pengeluarannya.

Kalau dilihat dari sektor artinya masih ada beberapa sektor yang belum bisa beraktivitas seperti sebelum adanya pandemi.

"Seperti perhotelan baru buka. Lalu industri pengolahan seperti ijin oprasional untuk beberapa sektor industri dengan menerapkan protokol kesehatan kan juga baru mulai lagi. Artinya memang belum bisa full," ungkapnya.

Menurutnya, kalau dalam bahasa lain sektor-sektor ini saat ini belum mampu memberikan nilai tambah dan memberikan efek multiplayer efek sebagai mana kondisi normal sebelum adanya pandemi.

Lalu dari segi pengeluaran jelas terganggu dalam artian pengeluaran seperti konsumsi rumah tangga ada yang terpengaruh karena ada yang di PHK, ada yang menerima gaji tapi tidak penuh. Makanya berdampak pada daya beli.

"Untuk itulah Pemerintah juga memberikan insentif-insentif upah yang gaji dibawah Rp 5 juta. Itu juga harapannya bisa membantu meningkatkan daya beli," cetusnya.

Masih kata Prof Bernadette, dari pemerintah pengeluaran pemerintah tadinya fokus kekesehatan, dan ini baru ke pengeluaran bukan kesehatan.