Berita Palembang

Cegah KKN hingga Pungli Lanud Sri Mulyono Herlambang Canangkan Pembangunan Zona Integritas

Saat ini klinik dan rumah sakit di lingkup Lanud SMH juga membuka layanan kesehatan bagi masyarakat terutama berkaitan dengan Covid-19.

SRIPOKU.COM/RAHMALIYAH
Penandatangan Zona Integritas di Lanud SMH, Rabu (24/6/2020). 
Laporan wartawan Sripoku.com, Rahmaliyah
SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Pangkalan Lanud Sri Mulyono Herlambang mencanangkan pembangunan zona integritas guna mencegah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) hingga pungutan liar. 
Hal ini seiring dengan peningkatan layanan di lingkup Lanud Sri Mulyono Herlambang kepada masyarakat.
Seperti yang diketahui, saat ini klinik dan rumah sakit di lingkup Lanud SMH juga membuka layanan kesehatan bagi masyarakat terutama berkaitan dengan Covid-19. 
Komandan Lanud SMH Palembang, Kolonel Pnb Firman Wirayuda S.T menjelaskan layanan langsung kepada masyarakat ini pihaknya menekankan manajemen perubahan agar kehadiran TNI AU bisa bersinergi. 
"Terutama bagi masyarakat yang butuh layanan kesehatan, standar pelayanan yang diberikan bukan lagi seperti TNI tapi layanan laiknya pemerintah minimal harus ada 3S (senyum, salam dan sapa).
Jangan sampai karena dokter kita berpakaian militer TNI akhirnya masyarakat jadi takut," jelasnya usai penandatangan Zona Integritas di Lanud SMH, Rabu (24/6/2020). 
Kemudian, TNI AU yang berkolaborasi dengan masyarakat tentunya harus bisa semakin meningkatkan kualitas layanan publik.
Seperti saat proses penerimaan anggota TNI AU, kontribusi zona integritas akan semakin menegaskan bahwa seluruh proses yang dilakukan dipastikan bersih dari KKN. 
"Jadi benar-benar transparan, kualitas pelayanan harus meningkat bukan hanya standar TNI namun yang diinginkan oleh masyarakat terutama bebas dari korupsi dan pungli.
Komitmen ini harus ditumbuhkan dalam diri seluruh anggota TNI AU.
Kalaupun ada kepincangan-kepincangan yang terjadi dilapangan silakan masyarakat laporkan pada kami," tegasnya. 
Lanjut Firman, dalam rangka mewujudkan hal ini reformasi birokrasi TNI AU yang profesional harus terus dioptimalkan dengan karakteristik, berintegritas kinerja, bebas dan bersih dari KKN.
Peningkatan kinerja bukan hanya masalah kuantitas, tapi yang lebih penting adalah masalah kualitas seperti profesionalitas, integritas moral dan kepekaan terhadap aspirasi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. 
"Penandatangan Zona integritas ini akan menjadi penyemangat seluruh anggota TNI AU mewujudkan pencegahan tindak KKN dan pungutan liar," ujarnya. 
Penulis: Rahmaliyah
Editor: Sudarwan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved