Evaluasi Perwali PSBB
Check point yang berada diperbatasan Kota Palembang tak terlalu efektif dalam mengawasi kendaraan keluar-masuk Palembang.
lihat foto
PALEMBANG, SRIPO -- Anggota Komisi I DPRD Palembang, H Ridwan Saiman menilai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan oleh Pemkot Palembang tidak begitu efektif dalam menekan orang keluar masuk ke Kota Palembang.
Hal itu terbukti dengan masih banyaknya kendaraan luar Sumsel dengan bebas wara-wiri masuk ke Palembang hingga ribuan kendaraan per hari, lewat jalur darat via jalan Kayuagung-Palembang (Kapal).
• Video: Kendaraan Luar Sumsel Bebas Keluar Masuk Melalui Jalan Tol, Meski PSBB Melintas Tiap Hari
"PSBB ini rasanya sama seperti new normal hanya sekolah saja yang ditutup. Kendaraan luar masih bebas keluar masuk, mal sudah dibuka dan pengawasan tak terlalu ketat," ujarnya, Selasa (9/6).
Diakuinya, check point yang berada diperbatasan Kota Palembang tak terlalu efektif dalam mengawasi kendaraan keluar-masuk Palembang. Petugas di lapangan sejauh ini hanya sekadar melakukan pengecekan suhu badan dan penggunakan masker.
• Kendaraan Luar Wara Wiri di Sumsel, Pengamat: Aturan Tidak Tegas
Melihat pengawasan PSBB yang dinilai belum begitu optimal, politisi PKS ini menyebut pihaknya akan mengevaluasi PSBB dan akan mengusulkan pengawasan terhadap Covid-19 bakal lebih diperketat
"Harusnya PSBB itu ada pansusnya, agar lebih jelas dan terarah. Setelah PSBB jilid II kita akan lakukan evaluasi Perwali ini," tegasnya.
Menurutnya, hal yang harus dibenahi dalam penanggulan Covid-19 di Palembang ini pemerintah harus serius melakukan pencegahan dengan memperbanyak mengadakan tes PCR, sebab selama ini tes yang dilakukan hanya sebatas rapid test yang dimana akruasinya belum bisa mencapai 100 persen.
• Plat KB Wara Wiri Keluar Masuk Sumsel, Sengaja Jalan Tengah Malam
Selain itu, Pemkot Palembang juga harus memiliki tempat khusus isolasi bagi para pasien Covid-19. Jangan sampai pasien dibiarkan isolasi mandiri di rumah, hal itu bakal berdampak dengan adanya penyebaran baru karena pasien akan kontak dengan keluarga dan orang lainnya.
"Data pasien positif kan sudah ada, nah tugas pemerintah harus lakukan tracking betul sehingga kita bisa memberantasnya hingga ke akar," ungkapnya. (oca)
