PSBB Palembang, ini Sanksi Langgar Kegiatan Sosial & Budaya, Kecuali Khitan, Nikah & Kematian

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Palembang resmi diberlakukan, Rabu (20/5/2020).

Perwali nomor 14 tahun 2020 ini terdiri dari IX bab dan 39 pasal.

Perwali yang sudah diajukan oleh Pemkot Palembang ini sudah disetujui oleh Gubernur Sumsel Herman Deru.

Adapun pasal IX tentang sanksi pelanggaran PSBB Palembang.
Bagian berikutnya, yang diatur dalam pasal 36 kegiatan sosial dan budaya.

• PSBB Palembang, Sanksi Bagi Warga Bekerja Didenda Rp 500-Rp 1 Juta, ini Profesi Diperbolehkan Kerja

• Hari Pertama PSBB Palembang,Pengendara dari Perbatasan Jakabaring-Banyuasin Diperiksa Ketat

Pasal 36

(1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar
penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya
yang tidak dikecualikan yang menimbulkan kerumunan
orang selama pemberlakukan pelaksanaan PSBB dikenakan
sanksi:
administratif.………

a. administratif teguran tertulis;
b. pembubaran/penghentian kegiatan;
c. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas
umum dengan mengenakan rompi bagi pelanggaran
yang dilakukan orang; atau
d. denda administratif paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima
juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah) bagi pelanggaran yang dilakukan
badan hukum.

(2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 Kota.

(3) Pembubaran/penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b berlaku sampai dengan berakhirnya
pemberlakuan PSBB.

• PSBB Palembang Hari Pertama, Pasar Soak Batu Ramai Pembeli, Lebaran tanpa Opor tak Lengkap

• Hari Pertama PSBB Palembang,Pengendara dari Perbatasan Jakabaring-Banyuasin Diperiksa Ketat

Bagian Keenam Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya
Pasal 16

(1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian
sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang
menimbulkan kerumunan orang.

(2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) termasuk pula kegiatan yang berkaitan
perkumpulan atau pertemuan:

a. politik;
b. olahraga;
c. hiburan;
d. akademik; dan
e. budaya.

Pasal 17
(1) Dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan
budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1),
untuk kegiatan:

a. khitan;
b. pernikahan; dan
c. pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan
karena COVID-19.

(2) Pelaksanaan kegiatan khitan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
a. dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
b. dihadiri oleh kalangan terbatas maksimal 5 (lima) orang;
c. meniadakan acara perayaan yang mengundang
keramaian; dan
d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (physical
distancing) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
(3) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
a. dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan/atau Kantor
Catatan Sipil;
b. dihadiri oleh kalangan terbatas maksimal 10 (sepuluh)
orang;
c. meniadakan acara resepsi pernikahan yang mengundang
keramaian; dan
d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (physical distancing)
paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
(4) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian
yang bukan karena COVID-19 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:
a. dilakukan di rumah duka;
b. dihadiri oleh kalangan terbatas; dan
c. menjaga jarak antar pihak yang hadir (physical distancing)
paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.

(5) Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kota dapat menambahkan
kategori kegiatan penduduk yang dikecualikan dari
penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan
Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kota.