Herman Deru Perintahkan Bubarkan Kerumunan

Menurut Deru, pembatasan kegiatan tersebut bukan dalam artian penghentian produktivitas masyarakat.

SRIPOKU.COM / ODI ARIA SAPUTRA
Gubernur Sumsel Herman Deru saat memberikan keterang pers kepada awak media terkait perkembangan kasus Virus Corona di Sumsel, Selasa (24/3/2020) 

PALEMBANG, SRIPO -- Gubernur Sumsel Herman Deru mengimbau masyarakat untuk tidak berkumpul atau berkerumun jika bukan untuk kegiatan yang sifatnya produktif, menyusul ditetapkanya status Sumsel menjadi siaga Corona.

"Perkumpulan yang tidak produktif bubarkan. Di situasi seperti ini kita harus produktif dan jaga jarak aman," ujarnya, Selasa (24/3/2020).

Menurut Deru, pembatasan kegiatan tersebut bukan dalam artian penghentian produktivitas masyarakat. Untuk upaya pembatasan pun Deru akan segara menerbitkan surat edaran agar dipatuhi oleh masyarakat. "Segera terbit untuk surat edaran pembatasan kegiatan," katanya.

HD menekankan agar Bupati dan Walikota yang ada di Sumsel terus melakukan upaya secara agresif dalam penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 di Sumsel. Hal itu disampaikannya saat menggelar Video Conference bersama Bupati dan Walikota se-Sumsel di ruang Command Centre Setda Provinsi Sumsel, Selasa (24/3) petang.

Menurut HD, saat ini sedikitnya ada 189 negara telah terpapar Covid-19. Di Indonesia sendiri, virus asal Cina tersebut telah merambah ke 24 Provinsi di Indonesia, termasuk salah satunya Sumsel. Oleh sebab itu, HD meminta agar 17 kabupaten/kota di Sumsel segera menaikkan statusnya menjadi tanggap darurat serta melakukan upaya pencegahan secara konkrit.

Menurut HD, dalam pelaksanaan penanganan Covid-19 ada beberapa aspek yang menjadi pokok yang harus dicermati. Seperti memantau kesehatan masyarakat secara masif dan berupaya membendung turunnya produktifitas.

"Ada dua aspek yang perlu dicermati yakni tentang kalkulasi kita menghadapi Covid-19 harus lebih akurat dan yang kedua soal bagaimana membendung laju turunnya ekonomi masyarakat. Terutama yang harus dikonsentrasikan di zona masyarakat berpenghasilan rendah atau penghasilan harian," kata HD.

Dia juga menegaskan, agar kabupaten/kota di Sumsel membentuk gugus tugas penanganan Covid-19 dengan merujuk kepada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2020. Dimana dalam pasal 8 Keppres tersebut, Presiden Joko Widodo memasukkan unsur baru ke dalam gugus tugas, yakni Anggota Dewan Pengarah.

Jokowi pun turut memasukkan gubernur seluruh Indonesia sebagai Anggota Dewan Pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 ini.

Selain itu Presiden Joko Widodo resmi memerintahkan Kementerian dan Lembaga (K/L) mengalihkan anggaran untuk menangani pandemi Covid-19. Ini setelah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 ditandatangani Presiden beberapa waktu lalu.

Halaman
123
Editor: Soegeng Haryadi
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved