Palembang Kebagian 9.312 Sambungan Rumah Jaringan Gas

PALEMBANG, SRIPO -- Upaya Pemerintah Kota Palembang untuk memperluas Jaringan Gas (Jargas) Kota terus dilakukan. Bahkan, tahun ini jumlah kuota pemasangan Jargas yang berasal dari Kementerian ESDM berkisar 9.312 Sambungan Rumah (SR) untuk di Palembang sedangkan Sumatera Selatan sebanyak 48.122 SR, Selasa (17/3).

Hanya saja, dari kuota yang didapatkan tersebut masih banyak masyarakat yang enggan memasang sambungan rumah dengan beragam alasan.

Wakil Walikota Palembang, Fitrianti Agustinda cukup menyayangkan jika masih ada warga yang belum berniat atau mau untuk dipasang Jargas. Mengingat, hal ini merupakan kesempatan langka diberikan oleh pusat untuk masyarakat.

• Oknum RT Pungli Biaya Pasang Jargas Subsidi, Satu Rumah Dipungut Rp 5 Juta

• Video: Hampir Setahun Menggunakan Jaringan Gas, Wardi Mengaku Lebih Baik Dibandingkan Gas Tabung

• 6.034 Sabungan Rumah Jaringan Gas Gratis Bantuan Kementerian ESDM Diserahkan ke Pemkot Palembang

Menurutnya, masyarakat harus berpikir maju ke depan untuk memasang sambungan gas di rumah. Sebab, secara bertahap tabung gas akan menghilang di pasaran dan digantikan dengan gas alam.

"Ini bisa jadi solusi tepat untuk memenuhi kebutuhan gas. Ke depan keberadaan gas akan semakin langka," ujarnya.

Dengan kondisi gas yang digadang akan semakin langka, Finda warga bersedia memasang sambungan gas. Apalagi pemerintah Kota Palembang memberikan pemasangan gratis. Bahkan, pemeintah juga akan menggratiskan kompor bagi warga yang ingin memasang sambungan jargas di rumah.

Wawako juga menjelaskan, dalam proses pemasangan Jargas tidak bisa dipertengahan jalan tiba-tiba membatalkan. Apalagi di tahun ini, hal seperti itu tidak boleh terjadi lagi.

"Ayo warga Palembang jangan ragu pasang jargas. Apalagi iuran yang dibayarkan nanti sangat kecil jika dibandingkan dengan penggunaan tabung gas. Sedangkan dari sisi keamanan, bisa dijamin betul-betul aman," tegasnya.

Upaya Pemerintah Kota Palembang menambahkan jaringan gas (Jargas) kota melalui Badan Umum Milik Daerah (BUMD) PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) sebanyak 6.000 Sambungan Rumah (SR) mendapatkan respon dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas).

Kepala BPH Fansurullah Asa mengatakan, menindaklanjuti rencana tersebut pihaknya melakukan pertemuan lanjutan dengan Pemerintah Kota Palembang. Mengingat, rencana pembangunan jargas oleh BUMD Pemkot diluar skema Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Kami sangat senang dan mendukung agar SP2J bisa merealisasikannya, karena ada payung hukumnya yakni Perpres 06 tahun 2019, isinya bahwa untuk pembangunan dan investasi jaringan gas rumah tangga Pelanggan Kecil (PK) 1 setara 3 kilo dan PK 2 setara 12 kilo boleh BUMN, BUMD dan swasta," katanya.

Lanjut Fansurullah, pihaknya ingin ini jadi model percontohan di Indonesia, dimana ada BUMD yang punya keberanian tidak pakai APBN tapi pakai APBD atau pola investasi dalam membangun jaringan gas.

Dari pendanaan APBN tahun 2020 totalnya di Sumsel 48.122 sambungan rumah dan kota Palembang sebanyak 9.312 SR.

Hanya saja, kata Fansurullah ada dua syarat yang perlu jadi perhatian SP2J untuk menjalankan rencana sambungan 6 ribu tersebut. Pertama mesti dapat alokasi gas dari Kementerian ESDM. Kedua, Harus ada izin niaga, karena izin yang ada saat ini sudah habis 2017.

"Tidak pakai APBN boleh tapi harus legal aspek, kemudian betul-betul menganalisa secara ekonomi ini layak, jangan sampai ada masalah ditengah jalan," ujarnya