Oknum RT Pungli Biaya Pasang Jargas Subsidi, Satu Rumah Dipungut Rp 5 Juta

PALEMBANG, SRIPO -- Kota Palembang menjadi salah satu daerah yang mendapatkan bantuan pemasangan instalasi jaringan gas (Jargas) kota dari Kementerian ESDM sejak tahun 2018, Selasa (17/3).

Namun sayangnya, meski sudah didata untuk mendapatkan bantuan pemasangan Jargas, namun tak sedikit calon pelanggan yang tiba-tiba galau hingga tak berminat untuk pemasangan Jargas karena beberapa alasan.

Salah satu alasan masyarakat enggan memasang jargas lantaran mereka sering dipungut uang pasang hingga jutaan rupiah oleh oknum RT dan kelurahan setempat.

• Rencana Palembang Menambah Jaringan Gas 6000 SR Melalui PT SP2J Dpat Respon dari BPH Migas

• Video: Hampir Setahun Menggunakan Jaringan Gas, Wardi Mengaku Lebih Baik Dibandingkan Gas Tabung

• Cerita Lurah Tuan Kentang,Yakinkan Warganya Pasang Gas, Kini Ada Ribuan Pelanggan Jargas

Pungutan liar tersebut cukup meresahkan masyarakat kota pempek, sebab dari pihak terkait menetapkan gas alam itu gratis biaya pemasangan hanya cukup membeli token Rp 20 ribu.

Tika, salah seorang warga Puncak Sekuning Palembang mengaku di kampungnya sudah sebagian warga yang telah memasang jargas di rumahnya. Namun ia sampai saat ini masih berpikir ulang melakukan pemasangan, lantaran RT tempatnya tinggal meminta uang Rp 3,5 juta kepadanya jika ingin dilakukan pemasangan jargas.

"Kalau saya sampai sekarang belum mau masang. Karena RT kami minta uang Rp 3,5 juta, padahal kan biaya pasang itu gratis," jelasnya.

Menurutnya, RT setempat bersama oknum pegawai kelurahan sudah bersekongkol untuk melakukan pungli. Upah pemasangan pun kerap kali bervariasi diminta oleh si oknum RT alias bisa dilakukan lobi-lobi, tergantung dari seberapa kaya warga. Makin kaya warga yang minta dipasangkan gas alam, maka makin besar pula harga yang dipatok.

"Di kampung kami malah ada yang malah diminta Rp 4 juta untuk masang. Jika kita dengan RT atau keluarganya cukup bayar ongkos rokok saja tidak sampai jutaan rupiah," ungkap wanita ini.

Hal senada juga diakui oleh Indri warga KM 9 Palembang. Di tempatnya tinggal, bagi masyarakat yang hendak memasang jargas akan diminta uang hingga Rp 5 juta.

Uang tersebut diakui oleh oknum RT setempat diminta petugas kelurahan untuk biaya pemasangan jargas. Mirisnya, uang yang dibayarkan itu tak mendapatkan kuitansi atau surat resmi bahwa pungutan pemasangan jargas mencapai jutaan rupiah merupakan legal.

"Uang nya kita bayar di muka tetapi pemasangannya masih menunggu giliran. Mendingan tetap gas pakai biasa saja si melon. Satu bulan pemakaian hanya dua tabung tidak sampai Rp 50 ribu," ungkap wanita berhijab ini.

Berbeda dengan di Seberang Ilir, di Seberang Ulu warga masih enggan memang jaringan gas ke rumah karena dalih keamanan. Sambungan gas yang langsung masuk ke dalam rumah layaknya pipa PDAM, membuat sejumlah warga khawatir jika terjadi ledakan dampak yang ditimbulkan akan sangat berbahaya.

"Di daerah kami ini sering terjadi kebakaran yang disebabkan oleh gas. Nah, apalagi jargas ini kan jaringannya panjang saya takut kalau meledak akan membuat ledakan besar," ungkap Madon warga Seberang Ulu I.

Selain soal keselamatan, bapak dua anak ini juga mengaku enggan memasang jaringan gas dikarenakan harus melakukan renovasi rumah kembali. Dimana untuk sambungan gas dimasukkan ke dalam rumah harus dilakukan pembobokan beton terlebih dahulu.

"Belum lagi kita harus renovasi rumah setelah dipasang jargas. Itulah alasan kenapa saya sampai sekarang belum mau dipasang," terang pegawai swasta ini.

Wakil walikota Palembang, Fitrianti Agustinda mengaku, masyarakat Palembang memiliki beragam alasan yang membuat mereka ragu untuk dipasangkan jargas. Mulai dari alasan keselamatan, biaya penggunaan jargas yang mahal, renovasi rumah, masih harus menghabiskan gas elpiji yang ada dirumahnya dan masih banyak lagi.

Berdasarkan data kuota pemasangan Jargas bantuan Kementerian ESDM di tahun 2018, ada sebanyak 4.315 Sambungan Rumah (SR) untuk di empat kecamatan yakni Kecamatan Plaju Ulu, Seberang Ulu I, Seberang Ulu II dan Jakabaring. Tapi 81 calon pelanggan diantaranya yang mengalami masalah.

"Sejumlah masyarakat ada yang termakan isu-isu negatif, yang beredar sehingga membuat mereka ragu. Padahal kita terus lakukan sosialisasi bahwa instalasi ini gratis dan aman," ungkapnya.

Selain galau tidak mau dipasang, ada juga 37 calon pelanggan yang di kelurahan Plaju Ulu, 5 ulu dan Tuan Kentang yang belum disambung jargas karena meteran dan LCD hingga habis batere.

Kemudian, masalah juga terjadi di untuk di pemasangan instalasi di tahun 2019. Dimana 6.034 SR untuk Kecamatan SU I, SU II, Jakabaring, Sako dan Sematang Borang.

Jika diperbandingkan dengan gas korek api tingkat keamanan jargas inj diklaim lebih baik. Untuk perbandingan gas korek api memiliki 4 bar, sementara jaegas hanya Kisaran 0,2-0,3 bar yang artinya sangat aman digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari.

"Masyarakat memang harus membeli token minimal 20 ribu. Token ini bisa berlangganan di tempat yang disediakan Kementerian ESDM," ujarnya.

Kepala BPH Fansurullah Asa menambahkan pembangunan infrastruktur jargas ini melewati berbagai tahapan, seperti by name by address atau sesuai dengan minat dari masyarakat dulu. Mereka yang berminat diungkapkannya sangat banyak tapi yang memenuhi persyaratan hanya 4.315 SR yang dilayani sesuai bantuan Jargas tahun 2018.

"Beberapa sudah terpasang dan digas in, tapi masih ada juga masyarakat yang masih enggan. Kita terus lakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mau dipasang sambungan jargas," katanya. (oca/cr26)