Kisah Kepsek Talangi Dana BOS, Terpaksa Utang ke Rentenir

Hal itu terpaksa dilakukan untuk menalangi dana demi kelangsungan belajar mengajar dan operasional sekolah akibat keterlambatan dana BOS.

"Kalau pas ada uang saya talangin pakai uang saya dulu, tapi kalau tidak punya uang lagi saya pinjam uang panas, minjam sama rentenir gitu," kata Kepala SD yang meminta namanya tidak ditulis.

Meminjam uang kepada rentenir atau tengkulak tentu ada bunga yang harus dibayar setiap bulannya sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

"Mau minjam di bank tidak ada jaminan, minjam sama guru-guru tidak punya, sama keluarga atau wali murid juga tidak punya, jadi terpaksa minjam uang panas," ungkapnya.

Kepala SD ini mengaku pernah meminjam uang kepada rentenir hingga mencapai Rp 10 juta dengan bunga yang harus dibayar setiap bulan sekitar 3%.

"Saya pinjam kadang sampai 10 juta, ya karena kebutuhannya banyak, untuk administrasi, ATK, transportasi keperluan sekolah dan lain-lain," ujarnya.

Namun untuk gaji para tenaga guru honorer katanya masih bisa diberikan pengertian bahwa akan dibayar setelah dan BOS cair.

"Kalau untuk guru honorer kita kasih pengertian, gajiannya pas dana cair, mereka juga paham, tapi kalau untuk administrasi itu penting, jadi terpaksa minjam uang," ungkapnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muratara, Sukamto juga mengaku prihatin dengan keterlambatan pencairan dana BOS dari pemerintah pusat.

Menurut dia, keterlambatan dana BOS tersebut berdampak pada banyak hal karena kebutuhan sekolah di setiap awal tahun cukup banyak.

Kebutuhan yang paling mendesak dan harus dipenuhi sekolah di awal tahun biasanya ATK dan transportasi keperluan sekolah.

Sukamto mengakui, akibat terlambatnya dana BOS itu pihak sekolah baik tingkat SD dan SMP di Kabupaten Muratara terpaksa mengutang di toko.

"Memang banyak kepala sekolah yang mengutang di toko, dan akan dibayar setelah dana BOS cair," katanya.

Ia menyebutkan, demi kelangsungan belajar mengajar dan operasional sekolah, biasanya juga kebutuhan itu ditalang oleh kepala sekolah.

Menyikapi permasalahan ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Muratara.

"Sebenarnya semuanya bisa diatasi oleh kepala sekolah masing-masing, sejauh ini kami belum menerima laporan kalau ada sekolah yang betul-betul kesulitan," katanya. (one/cr14)