Kisah Kepsek Talangi Dana BOS, Terpaksa Utang ke Rentenir

PALEMBANG, SRIPO -- Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) setiap awal tahun sering terlambat cair hingga lima bulan bahkan lebih.

Fakta itu diungkapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Makarim di Jakarta belum lama ini.

Akibat dari keterlambatan dana BOS, kepala sekolah harus pontang panting mencari dana talangan demi kelangsungan belajar mengajar dan operasional sekolah.

• Dana BOS Telat Cair, Kepsek di Muratara Terpaksa Pinjam Uang Panas Rentenir

• Siap-siap, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan Audit Dana BOS di Kabupaten Muratara

• Cerita Kepsek di Lubuklinggau, Dana BOS Telat Cair, Terpaksa Pinjam Duit Bank

Bahkan di beberapa daerah di Indonesia, banyak kepala sekolah yang rela menggadaikan harta bendanya hingga meminjam uang di sana sini.

Bahkan ada kepala sekolah harus duduk dengan orang tua murid untuk meminjam biaya operasional karena memang tidak ada dana lain disekolah.

Kondisi ini juga terjadi di sejumlah sekolah di Kota Pagaralam. Bahkan ada kepala sekolah yang terpaksa meminjam uang dengan renternir demi untuk bisa menutupi biaya operasional sekolah setiap bulannya.

"Ada kepala sekolah di Pagaralam yang kabarnya terpaksa pinjam uang ke Lentenir untuk menutupi biaya operasional sekolah. Karena dana BOS belum cair," ujar Soniar kepala SMA N 1 Pagaralam yang enggan menyebutkan sekolah bersangkutan.

Namun hal ini tidak terjadi di SMA N 1 Kota Pagaralam. Akan tetapi keterlambatan cairnya dana BOS membuat sejumlah SMA negeri di Kota Pagaralam harus menumpuk hutan disejumlah toko perelatan sekolah.

"Alhamdulillah untuk sekolah kita tidak sampai meminjam uang dengan Lentenir atau lainnya. Namun kita kadang harus bon ke toko untuk membeli ATK sekolah sampai dana BOS cair," katanya.

Salah satu guru SMA Swasta yang enggan disebutkan namanya juga menceritakan kisah mereka terkiat dana BOS. Menurutnya pihak sekolah mereka terpkasa harus meminjam uang kepada guru-guru bahkan kepala sekolah untuk bisa menutupi dana operasional sekolah.

"Terpaksa harus pinjam uang ke guru-guru dan kepala sekolah pak. Karena jika tidak operasional sekolah bisa terhenti," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pagaralam, H Cholmin membenarkan jika pendistribusian dana BOS memang sering terlambat. Namun sejumlah sekolah punya cara sendiri-sendiri untuk mengatasi hal tersebut.

"Belum ada lapiran ke saya jika akibat dana BOS terlambat ada kepala sekolah yang sampai menjual atau mengadaikan kendaraan pribadi mereka. Namun memang kadang keterlambatan dana BOS menjadi momok para kepala sekolah," ujarnya.

Namun pihaknya berharap program mendikbud yang baru ini akan bisa mengatasi masalah-masalah tersebut dengan mencairkan dana BOS diawal tahun.

Sementara itu, ada juga cerita dari salah seorang Kepala SD Negeri di Kabupaten Muratara yang mengaku sampai meminjam 'uang panas' kepada rentenir.

Hal itu terpaksa dilakukan untuk menalangi dana demi kelangsungan belajar mengajar dan operasional sekolah akibat keterlambatan dana BOS.

"Kalau pas ada uang saya talangin pakai uang saya dulu, tapi kalau tidak punya uang lagi saya pinjam uang panas, minjam sama rentenir gitu," kata Kepala SD yang meminta namanya tidak ditulis.

Meminjam uang kepada rentenir atau tengkulak tentu ada bunga yang harus dibayar setiap bulannya sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

"Mau minjam di bank tidak ada jaminan, minjam sama guru-guru tidak punya, sama keluarga atau wali murid juga tidak punya, jadi terpaksa minjam uang panas," ungkapnya.

Kepala SD ini mengaku pernah meminjam uang kepada rentenir hingga mencapai Rp 10 juta dengan bunga yang harus dibayar setiap bulan sekitar 3%.

"Saya pinjam kadang sampai 10 juta, ya karena kebutuhannya banyak, untuk administrasi, ATK, transportasi keperluan sekolah dan lain-lain," ujarnya.

Namun untuk gaji para tenaga guru honorer katanya masih bisa diberikan pengertian bahwa akan dibayar setelah dan BOS cair.

"Kalau untuk guru honorer kita kasih pengertian, gajiannya pas dana cair, mereka juga paham, tapi kalau untuk administrasi itu penting, jadi terpaksa minjam uang," ungkapnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muratara, Sukamto juga mengaku prihatin dengan keterlambatan pencairan dana BOS dari pemerintah pusat.

Menurut dia, keterlambatan dana BOS tersebut berdampak pada banyak hal karena kebutuhan sekolah di setiap awal tahun cukup banyak.

Kebutuhan yang paling mendesak dan harus dipenuhi sekolah di awal tahun biasanya ATK dan transportasi keperluan sekolah.

Sukamto mengakui, akibat terlambatnya dana BOS itu pihak sekolah baik tingkat SD dan SMP di Kabupaten Muratara terpaksa mengutang di toko.

"Memang banyak kepala sekolah yang mengutang di toko, dan akan dibayar setelah dana BOS cair," katanya.

Ia menyebutkan, demi kelangsungan belajar mengajar dan operasional sekolah, biasanya juga kebutuhan itu ditalang oleh kepala sekolah.

Menyikapi permasalahan ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Muratara.

"Sebenarnya semuanya bisa diatasi oleh kepala sekolah masing-masing, sejauh ini kami belum menerima laporan kalau ada sekolah yang betul-betul kesulitan," katanya. (one/cr14)