Lima KRI Jaga Perairan Natuna

BATAM, SRIPO -- Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I TNI, Laksamana Madya TNI Yudo Margono, menepis anggapan bakal ada perang antara Indonesia dengan China terkait pelanggaran batas wilayah perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE) di Natuna, oleh kapal nelayan China yang dikawal kapal China Coast Guard.

Meski demikian, TNI tetap menyiagakan lima kapal perang dan ratusan personel militer di kawasan tersebut. Salah satunya KRI Teuku Umar.

“Tidak akan perang, itu terlalu dibesar-besarkan,” kata Laksamana Madya (Laksdya) TNI Yudo Margono di Natuna, Sabtu.

Ia mengatakan hubungan strategis yang selama ini terjalin baik antara Indonesia dan China tetap dipertahankan. “Jangan sampai oknum di bawah justru memperkeruh suasana, di antaranya China Coast Guard (Penjaga Pantai China) dan kapal ikan China,” kata Yudo.

Menurutnya keberadaan kapal penjaga pantai dan pencari ikan China di ZEE Indonesia dinilai memancing suasana keruh, padahal, pemerintah China sudah mengakui perairan itu adalah ZEE Indonesia.

“Sekarang, dua tahun kemudian mengingkari dengan mendatangkan Coast Guard’,” katanya.

Sementara Kepala Dispen Lantamal IV/Tanjungpinang, Mayor Marinir Saul Jamlaay, menyebut ada lima kapal perang yang dikerahkan untuk mengamankan perairan Natuna. “Tiga KRI sejak beberapa hari lalu sudah berada di Natuna. Hari ini, dua KRI dari Jakarta sudah tiba di Natuna,” ujarnya di Tanjungpinang, Sabtu.

Saul menegaskan kondisi di Natuna saat ini aman. Seluruh kapal China sudah meninggalkan perairan Natuna. Selain KRI, pengamanan juga dilakukan pesawat intai maritim.

“Kondisi sekarang landai, sudah aman. Namun perairan di Natuna tetap dikawal ketat,” tuturnya.

Saul mengemukakan Lantamal IV/Tanjungpinang memberi bantuan logistik dalam pelaksanaan operasi pengamanan di Natuna.

Lanal Ranai (Natuna) terlibat langsung dalam mengamankan Perairan Natuna. “Soal personel, tidak ada dari Lantamal IV, namun kami membantu logistik,” katanya.

Sementara Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menyebut pelanggaran wilayah ZEE itu tidak perlu diselesaikan melalui meja perundingan. “Indonesia tidak mengakui klaim traditional fishing right China,” kata Hikmahanto.

Hikmahanto menyayangkan pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto soal Natuna Utara. Menhan Prabowo menyampaikan pernyataan, “Kita masing-masing (Indonesia dan China) ada sikap. Kita harus cari satu solusi baik di ujungnya. Saya kira ada solusi baik.”

Menurut Hikmahanto, Menhan sebagai bagian dari pemerintah harus satu suara dengan sikap pemerintah yang disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Kantor Menko Polhukam, Jumat (3/1).

Langkah nyata yang perlu dilakukan oleh pemerintah yaitu meningkatkan patroli di Natuna Utara dan melakukan penegakan hukum bila ada nelayan asing, termasuk asal China, yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal.