Sulit Lacak Identitas Buzzer

PALEMBANG, SRIPO -- Pengamat Media Sosial di Palembang, M Candra mengaku sulit untuk mengungkap identitas para pelaku buzzer yang kerap bermain di medsos memenangkan tokoh politik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Buzzer atau penggaung merupakan akun-akun di media sosial yang tidak mempunyai reputasi untuk dipertaruhkan. Biasanya para pelakunya lebih berkelompok dan tidak jelas siapa identitasnya.

• Buzzer Pilkada Patok Rp 30 Juta

• Buzzer Pilkada Bermunculan, Ini Kata Pengamat Politik

• Kominfo Pantau Buzzer

"Mereka ini kan kebanyakan pakai akun palsu dan punya banyak akun, jadi sedikit sulit untuk melacak identitasnya," katanya, Senin (16/12).

Ia menjelaskan, para buzzer ini biasanya muncul dalam Pilkada karena dua alasan. Pertama, memiliki motif ideologis terhadap si paslon, kedua memang bermotif ekonomi dan sengaja membuat settingan untuk menggerakan isu politik di dalam medsos.

Selain itu, bila ada akun yang memiliki nama yang jelas dan latar belakang yang jelas pelakunya disebut dengan influencer.

Ia mencontohkan, misalnya akun tersebut memiliki nama dan real orangnya dengan nama Fulan, berprofesi jelas dan memiliki banyak follower yang mendukung salah satu paslon. Namun dukungan influencer ini tidak bisa berupa informasi bohong alias hoaks atau ujaran kebencian, karena yang bersangkutan dengan mudah akan diamankan.

"Influencer hanya sebatas dukungan, jika terlalu ekstrem pasti akan diciduk. Kalau akun palsu ketika dibully atau melanggar hukum pasti akan tutup akun," jelas Candra.

Menurutnya, fenomena buzzer sebenarnya sama seperti ketika media sosial pertama kali dijadikan ajang untuk perang opini dan berusaha memenangkan opini publik.

Akan tetapi, dalam alam demokratis yang sifatnya kontestasi seperti ini, maka kemudian siapa yang menang secara opini, maka dia juga yang bakal dianggap lebih populer, peran buzzer sangat besar dalam hal ini.

Ia menilai, permainan buzzer ini cukup berdampak di masyarakat khususnya para generasi milenial yang umumnya terkesan cuek dengan urusan politik. Sehingga, masyarakat yang sudah percaya dengan isu dibuat buzzer menjadi kebingungan dalam menentukan pilihan dan beralih kepada si paslon menggunakan jasa buzzer.

"Walau banyak sumber dari media kredibel, tetapi buzzer kerapkali memutar balikkan fakta. Kalau masyarakat tidak cermat maka akan terbawa arus buzzer ini dalam menentukan pilihan," kata Candra. (oca)