Kades Tak Boleh Jadi Timses

PALEMBANG, SRIPO -- Pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak akan berlangsung di tujuh kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Namun, tak bisa dipungkiri dalam pelaksanaanya kerap didapati Kepala Desa hingga perangkatnya condong pada salah satu calon pasangan baik secara terang-terangan ataupun dibelakang layar menjadi bagian dari tim sukses.

Hanya tinggal menghitung waktu pesta demokrasi itu akan dilangsungkan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra, Akhmad Najib mengatakan sesuai arahan dari gubernur dalam pelaksanaan Pilkada untuk Bupati di 2020 mendatang, diharapkan bisa menaati aturan main yang telah ditetapkan. Termasuk mengedepankan asas hukum.

"Dalam pelaksanaanya memberikan harapan semua ASN, Kepala Desa ataupun perangkat desa dan penyelenggaranya sendiri, marilah laksanakan Pilkada di Sumsel dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya," ujarnya, Rabu (4/12/2019).

• Balonkada Rekrut Timses, Imbalannya Proyek Ratusan Juta

• Masih Zona Abu Abu

Menurutnya, jika hal ini dijalankan sesuai normanya akan memberikan kepercayaan pada masyarakat dan tentu akan ada dukungan dari masyarakat.

Jalankan sesuaikan dengan norma aturan, tidak boleh memihak, mendukung atau mengarahkan. Karena pesta demokrasi ini sepenuhnya adalah milik masyarakat.

"Kita tidak boleh mengintervensi, mengarahkan dan mendorong ke salah satu calon kepala daerah. Mengarah ke tidak netral itu tidak bisa dilakukan," tegas Najib.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan, Yusnin bahkan secara tegas menyebutkan bahwa sebagai bagian abdi negara, mau dia sebagai Kades ataupun perangkatnya tidak boleh mereka mengarahkan dan menggiring opini masyarakat ke salah satu paslon.

"Bahkan mereka tidak bisa jadi Timses. Aturannya sudah jelas harus netral termasuk juga ketika kegiatan kampanye," tutupnya. (cr26)