Gladiasi Nilai Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Penyelesaian Kasus First Travel

Sementara mengenai asset perusahaan yang telah disita oleh pihak Ke­jak­saan dinyatakan dirampas untuk negara.

Dalam putusan Mahkamah Agung RI yang dinyatakan: “bahwa sebagaimana fakta per­si­da­ngan, barang-barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh pa­ra Ter­­dakwa dan disita dari para Terdakwa yang telah terbukti  melakukan tindak pidana Pen­cu­­cian Uang.

Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP junto Pasal 46 KUHAP barang-barang bukti tersebut dirampas untuk negara” telah memupuskan harapan  dan semangat para jamaah korban First Travel yang sedang memperjuangkan haknya.

Pu­tusan hukum tersebut disesalkan oleh banyak kalangan, yang pada dasarnya mereka ber­pen­dapat karena barang-barang dan sejumlah asset milik perusahaan First Travel yang disita oleh pihak Kejaksaan Negeri Depok dalam putusan Mahkamah Agung tersebut tidak dikem­ba­likan kepada para Jamaah selaku korban penipuan akan tetapi justru dirampas untuk ne­gara.

Mereka beranggapan bahwa  barang-barang dan sejumlah asset tersebut sejatinya bu­kanlah  milik First Travel dan juga milik negara melainkan  milik jamaah korban penipuan.

Se­hingga, tidak adil jika sejumlah asset tersebut diserahkan pada negara, karena negara dalam perkara ini  sama sekali tidak dirugikan.

Bila kita cermati dalam putusan Mahkamah Agung tersebut ditemukan alasan hukum ke­na­pa asset yang disita  dalam perkara ini dirampas untuk negara adalah didasarkan pada keten­tu­an Pasal 39 KUHP junto Pasal 46 KUHAP. 

Dalam Pasal 39 KUHP disebutkan bahwa:   

1). Ba­ra­ng-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh  dari kejahatan atau yang sengaja di­per­­gu­nakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;

2). Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pe­langggaran, dapat juga dija­tuh­kan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang diten­tu­kan dalam undang-undang;

3). Pe­rampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada peme­rin­tah, tetapi hanya atas barang-barang yang disita.

Sedangkan pada Pasal 46 KUHAP disebutkan bahwa:

(1). Benda yang dikenaan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka  dan sia­pa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabila:  

a. Ke­­pentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;

b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;