Balonkada Rekrut Timses, Imbalannya Proyek Ratusan Juta

Ia mengingatkan, kepala desa, aparatur desa, dan anggota BPD untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis pada pesta demokrasi Pilkada Muratara 2020.

"Kami mengimbau, perangkat desa atau pun BPD itu harus netral, tidak boleh terlibat politik praktis, apalagi sampai menjadi timses atau tim pemenangan," kata Munawir.

Menurut dia, perangkat desa dan BPD hendaknya fokus pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.

"Fokus pada pekerjaan saja sebagai pemerintah desa. Kalau terlibat politik praktis nanti jabatannya disalahgunakan untuk menguntungkan salah satu peserta Pilkada," katanya.

Menanggapi isu Balonkada berusaha merayu perangkat desa untuk dijadikan timses, Ketua KPU Muratara Agus Mariyanto mengaku belum mengetahui.

"Kami belum tau kalau itu, yang jelas kalau berurusan dengan pelanggaran Pemilu, lebih berwenang tanya ke Bawaslu," kata Agus Mariyanto.

Jangan Cederai Demokrasi
KETUA DPRD Kabupaten Muratara, Efriyansyah menambahkan, pihaknya juga tidak setuju jika ada perangkat desa menjadi timses salah satu Balonkada di Pilkada Muratara 2020.

Menurut dia, keterlibatan perangkat desa dalam politik Pilkada 2020 akan mempengaruhi profesionalisme dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat di desanya.

"Saya tidak setuju perangkat desa menjadi timses, karena kalau mereka timses, mau tidak mau pergerakannya di desa menguntungkan salah satu peserta Pilkada," ujarnya.

Ia mengimbau, baik kepada Balonkada maupun perangkat desa agar memahami regulasi dan aturan-aturan dalam pelaksanaan Pilkada dengan benar.

"Mari kita melaksanakan pesta demokrasi Pilkada 2020 ini secara benar, mengikuti aturan yang ada, jangan sampai kita mencederai demokrasi di daerah kita," imbaunya. (cr14)