Lima Tas Kunci Pilkada, Jika Paslon Ingin Sukses

Sehingga hal ini mempengaruhi respon maupun tingkat kepercayaan masyrakat atas kebijakan juga program kerja pembangunan yang dipimpin kepala daerah yang tengah menjabat.

Menurut Bagindo, terlepas dari semua itu, sukses tidaknya suatu penyelenggaraan Pemilu, yang sangat disorot adalah seberapa besar tingkat partisipasi warga dalam menggunakan hak pilihnya.

"KPU akan dikatakan berprestasi bila mampu meningkatkan jumlah pemilih yang mempergunakan hak politiknya, di luar itu menciptakan proses pemilu yang fair, jujur, mpdern, terbuka, anti diskriminatif dan bebas dari praktek politik uang," ujar Bagindo yang juga Direktur Eksekutif Forum Demokrasi Sriwijaya.

Penyelenggara pemilu sebaiknya tak terpaku atau bermental sebagai "tukang bikin Pemilu" semata. Sepantasnya agar lebih aktif juga kreatif melakukan interaksi bersama parpol, pemda, para pegiat demokrasi juga ilmuwan politik untuk mengeksplor substansi dan tata cara baru juga penting dalam memunculkan calon pemimpin daerah/wakil rakyat melalui proses atau mekanisme pemilu.

Sehingga kelak, instrumen seleksi yang berlaku akan signifikan dengan tujuan pemilu, dimana para tokoh yang disajikan, dipilih dan ditetapkan adalah sosok atau figur terbaik dari yang baik. Rakyat akan memperoleh pemimpin atau wakilnya dengan kualitas yang telah teruji secara sistemik yang dikonstruksi oleh para stakeholder utama pemilu.

"Yang mana selama ini, secara mainstream, publik seringkali hanya ditawarkan oleh sosok yang penokohan yang bermodalkan popularitas, garis trah dan isi tas saja. Saatnya masyrakat dicerahkan juga diedukasi untuk tak berpikir sesaat dengan iming iming bantuan material tak seberapa akan berimbas terhadap hak haknya yang tertuang dalam APBD disetiap tahun anggaran," kata Bagindo Togar Butar Butar.

Logika sederhana, besaran kos politik yang dibelanjakan oleh para calon pejabat publik tersebut, akan melirik celah atau peluang mempergunakan APBD serta hak istimewa jabatannya sebagai akses feed back investasi finansial ketika memperoleh jabatan politik strategis melalui pemilu kepala daerah.

Sudah saatnya para penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, para elite politik dan Masyarakat bergairah untuk berubah menjalin kesepakatan kuat menseleksi calon calon pemimpin juga wakil rakyat yang amanah, cerdas, tangkas dan lugas.

"Bukan sosok berwajah yang mendadak sok manis, sok populis dan sok relijis disaat musim pemilu (pilkada ) tiba," pungkasnya. (fiz)