Gubernur Tunjuk Juarsyah
Gubernur mengaku dirinya membutuhkan informasi penting ini karena menyangkut pengambilan langkah selanjutnya.
lihat foto
Basaria menambahkan, pihaknya membenarkan adanya ruangan yang disegel. Pihaknya mengingatkan agar pihak-pihak di lokasi tersebut tidak merusak atau memasuki zona tersebut.
Pasca penyegelan oleh KPK di kantor Bupati Muara Enim, wakil Bupati Muara Enim, H Juarsah mengaku tidak tahu keberadaan Bupati Muara Enim, Ahmad Yani yang terjerat OTT. Hal itu dikatakannya saat ditemui usai menghadiri serah terima jabatan kepala BPK RI perwakilan Sumsel di kantor BPK jalan Demang lebar daun Palembang, Selasa (3/9/2019).
"Posisi pak bupati saya belum tahu, belum ada konfirmasi," ujarnya.
Kata Juarsah, kemarin siang adalah kali terakhir baginya bertatap muka dengan Ahmad Yani.
"Kemarin siang masih ketemu, setelah itu tidak tahu lagi,"kata Juarsah yang terus berupaya menghindar awak media.
Selain Bupati Muara Enim, Ahmad Yani, KPK juga turut mencokok 3 orang lainnya.
Terkait hal tersebut, Juarsah juga enggan berkomentar lebih lanjut. "Saya tidak tahu,"ujarnya seraya berjalan meninggalkan awak media.
Sejumlah pejabat bungkam terkait adanya infonyo OTT yang dilakukan oleh KPK yang melibatkan Bupati Muaraenim dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Muaraenim. Seperti yang dikatakan oleh Kabag Humas Pemkab Muaraenim, Arie Irawan S STP MSi mengaku hingga saat ini tidak tahu terkait adanya OTT tersebut.
"Sayapun terkejut dan syok saat mendapat informasi tersebut, semalam saya tidur dan handphonepun mati jadi tidak tahu adanya info tersebut," katanya.
Ia pun mengaku hingga saat ini belum mengetahui keberadaan Bupati Muaraenim. "Saya belum bisa berkomentar tahu info kelanjutannya," jawabnya singkat.
Hal senada dikatakan oleh Sekda Muaraenim, Ir H Hasanudin yang enggan berkomentar banyak terkait peristiwa tersebut.
"Nanti saja, tunggu ada info resmi saja,karena saya tidak ada wewenang untuk memberikan statment apapun yang lebih rinci terkait hal tersebut," katanya.
Dikatakannya apapun yang terjadi yang pastinya roda pemerintahan harus tetap berjalan.
"Tidak ada alasan apapun, roda pemerintahan harus tetap jalan, pelayanan terhadap masyarakat harus tetap diberikan secara maksimal, saya sudah intruksikan kepada semua unit kerja untuk tetap bekerja seperti biasa dengan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," katanya.
Pantauan di lapangan, rumah dinas Bupati Muaraenimpun tampak dijaga ketat oleh petugas Satpol PP.
"Tidak ada orang lagi di dalam, rumah kosong, dan tidak boleh masuk lagi," kata salah satu petugas yang berjaga. (cr26/ari)
