Gubernur Tunjuk Juarsyah

PALEMBANG, SRIPO -- Peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengejutkan orang nomor satu di Sumsel, Herman Deru. Sebagai Kepala Daerah Ia mengaku terkejut sekaligus sedih lantaran harus kehilangan teman.

"Muka saya belum begitu cerah, kaget pasti. Tapi sampai saat ini saya belum tahu jelas keberadaan Bupati AY dimana. Informasi terakhir kantor disegel dengan logo KPK. Keberadaanya belum terinfo ke saya baik, telegram, surat ataupun cara pemberitahuan lain," jelasnya, Selasa (3/9/2019).

Gubernur mengaku dirinya membutuhkan informasi penting ini karena menyangkut pengambilan langkah selanjutnya, karena jangan sampai terjadi kekosongan jabatan pemerintahan disana.

"1x24 Jam kalau tidak ada kabar saya akan tunjuk Pelaksana harian (PLH), pemerintahan harus tetap jalan tidak boleh kosong walau hanya satu detik pun," tegas Deru.

Ia mengaku akan segera mempersiapkan pengganti sementara. Yakni dengan mengangkat Wakil Bupati Muara Enim Juarsyah menjadi Pelaksana Harian Bupati Muara Enim.

Untuk koordinasi mengenai jalannya pemerintahan di Muara Enim, Herman Deru pun akan segera memanggil dan bertemu dengan Wakil Bupati Muara Enim, Juarsyah.

“Nanti dalam waktu cepat ini saya panggil. Saya akan bicara dengan dia (Juarsyah),” jelasnya.

Sementara saat ditanya mengenai adanya barang bukti yang diamankan KPK saat OTT senilai 35 Ribu Dolar AS, Deru mengatakan, saat ini dirinya belum bisa berkomentar banyak.

Namun, mantan Bupati OKU Timur itu berharap Bupati Muaraenim, AY tidak terjadi apa-apa, karena menurutnya tidak semua kejadian hukum harus terjadi tersangka.

"Kita belum tahu siapa yang jadi tersangka dan kasusnya apa. Kita tunggu saja dulu, saya belum bisa komentar. Kita sabar saja menunggu," jelasnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyeret Bupati Muara Enim, Ahmad Yani.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Panjaitan mengatakan dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan di Palembang dan Muaraenim, Senin (2/9/2019) malam pihaknya telah membawa 4 orang tersangka ke Jakarta.Empat orang tersebut merupakan unsur kepala daerah, pejabat pengadaan dan rekanan swasta.

"Ya kita lakukan OTT di Palembang dan Muara Enim. Kami duga terdapat transaksi antara pihak pejabat pemkab dan swasta terkait proyek pembangunan di sana," katanya, Selasa (3/9/2019).

Ia menjelaskan, dalam penangkapan tersebut lembaga anti rasuah mengamankan uang sekitar USD35rb. Uang itu diduga akan digunakan terkait proyek di Dinas PU setempat. Pihak yang diamankan dalam kegiatan ini sedang dalam proses pemeriksaan intensif di kantor KPK.

"Sesuai hukum acara kami diberikan waktu maksimal 24 jam untuk menentukan status mereka. Rencana hari ini akan disampaikan informasi lebih rinci melalui konferensi pers di KPK," tegasnya.

Basaria menambahkan, pihaknya membenarkan adanya ruangan yang disegel. Pihaknya mengingatkan agar pihak-pihak di lokasi tersebut tidak merusak atau memasuki zona tersebut.

Pasca penyegelan oleh KPK di kantor Bupati Muara Enim, wakil Bupati Muara Enim, H Juarsah mengaku tidak tahu keberadaan Bupati Muara Enim, Ahmad Yani yang terjerat OTT. Hal itu dikatakannya saat ditemui usai menghadiri serah terima jabatan kepala BPK RI perwakilan Sumsel di kantor BPK jalan Demang lebar daun Palembang, Selasa (3/9/2019).
"Posisi pak bupati saya belum tahu, belum ada konfirmasi," ujarnya.

Kata Juarsah, kemarin siang adalah kali terakhir baginya bertatap muka dengan Ahmad Yani.

"Kemarin siang masih ketemu, setelah itu tidak tahu lagi,"kata Juarsah yang terus berupaya menghindar awak media.

Selain Bupati Muara Enim, Ahmad Yani, KPK juga turut mencokok 3 orang lainnya.

Terkait hal tersebut, Juarsah juga enggan berkomentar lebih lanjut. "Saya tidak tahu,"ujarnya seraya berjalan meninggalkan awak media.

Sejumlah pejabat bungkam terkait adanya infonyo OTT yang dilakukan oleh KPK yang melibatkan Bupati Muaraenim dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Muaraenim. Seperti yang dikatakan oleh Kabag Humas Pemkab Muaraenim, Arie Irawan S STP MSi mengaku hingga saat ini tidak tahu terkait adanya OTT tersebut.

"Sayapun terkejut dan syok saat mendapat informasi tersebut, semalam saya tidur dan handphonepun mati jadi tidak tahu adanya info tersebut," katanya.

Ia pun mengaku hingga saat ini belum mengetahui keberadaan Bupati Muaraenim. "Saya belum bisa berkomentar tahu info kelanjutannya," jawabnya singkat.

Hal senada dikatakan oleh Sekda Muaraenim, Ir H Hasanudin yang enggan berkomentar banyak terkait peristiwa tersebut.

"Nanti saja, tunggu ada info resmi saja,karena saya tidak ada wewenang untuk memberikan statment apapun yang lebih rinci terkait hal tersebut," katanya.

Dikatakannya apapun yang terjadi yang pastinya roda pemerintahan harus tetap berjalan.

"Tidak ada alasan apapun, roda pemerintahan harus tetap jalan, pelayanan terhadap masyarakat harus tetap diberikan secara maksimal, saya sudah intruksikan kepada semua unit kerja untuk tetap bekerja seperti biasa dengan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," katanya.

Pantauan di lapangan, rumah dinas Bupati Muaraenimpun tampak dijaga ketat oleh petugas Satpol PP.

"Tidak ada orang lagi di dalam, rumah kosong, dan tidak boleh masuk lagi," kata salah satu petugas yang berjaga. (cr26/ari)