Solusi Konkret Defisit Anggaran (BPJS) Kesehatan

Solusi Konkret Defisit Anggaran (BPJS) Kesehatan

Oleh : dr Chaled Adams

Praktisi kesehatan di Puskesmas Kuamang Kuning X, Kabupaten Bungo, Jambi yang ditugaskan sejak tahun 2018 melalui program

Nusantara Sehat yang dicanangkan Kementerian Kesehatan. Persoalan defisit BPJS kesehatan su­dah bukan rahasia umum lagi.

Tercatat pada tahun 2018 defisit mencapai Rp. 9,1 triliun dan diproyeksikan melambung hingga 28 triliun pada akhir 2019.

Presiden Jokowi, dalam Pidato Tentang Nota Keuangan dan RUU APBN 2019 menyampaikan, akan mengalokasikan Rp 132,2 tri­liun untuk anggaran kesehatan pada tahun 2020, atau naik hampir dua kali lipat dari realisasi ang­garan kesehatan tahun 2015 yang sebesar Rp 69,3 triliun.

Upaya pemerintah dalam bidang kesehatan semakin meningkat.

Tapi kemanakah anggaran ke­se­hatan tersebut sebaiknya dikucurkan?

Langkah konkret apa yang dapat dilakukan?

Kalau bisa di­ibaratkan kondisi anggaran kesehatan (khususnya BPJS) saat ini ibarat ember bocor yang ter­isi separuh atau sedikit terisi.

Mau seberapa banyak pun diisi, jika kebocoran tidak diatasi maka tidak akan bisa penuh atau tercukupi.

Kondisi ini seyogyanya disiasati dari akar permasalahan yang menyebabkan bengkaknya ang­gar­­an.

Yaitu, besarnya biaya yang harus dikeluarkan karena banyaknya kasus/penyakit berat, seperti stroke, serangan jantung, cuci darah/gagal ginjal yang memerlukan pemeriksaan dengan peralatan dan pengobatan yang mahal di rumah sakit.

Berbagai persoalan yang muncul, semuanya dikarenakan;

1. Masih minimnya kesadaran dan pe­ngetahuan masyarakat terhadap penyakit yang mendasari penyakit berat tersebut (misal, diabetes, hipertensi, dan kolesterol).