'Wah Saya Nggak Tahu'; Menantu Mantan Gubernur Sumsel Disebut Salip Dua Kandidat Senior

Calon anggota DPRD Sumsel terpilih dari daerah pemilihan IX (Muba) partai Golkar tersebut, akan menyalip dua kandidat terkuat selama ini, yaitu M Yansuri dan RA Anita Noeringhati yang telah duduk di DPRD Sumsel.

"Iya, ada kabar Fatra dipaksakan untuk jadi ketua DPRD Sumsel nanti," kata salah satu petinggi Golkar Sumsel yang namanya tidak mau disebutkan.

Meski begitu diungkapkan sumber tersebut, meski ada penolakan dari beberapa kader Golkar lainnya. Namun karena ketua DPD I Golkar provinsi punya hak untuk memajukannya, hal itu bisa saja terjadi.

"Memang isu Fatra akan masuk bursa itu terus berhembus, tapi sempat diklarifikasi yang bersangkutan dulu jika tidak benar. Tapi politik kita tidak tahu kedepannya, jadi lihat saja," ungkapnya.

Menyikapi hal tersebut, Ketua DPD I Golkar Sumsel Alex Noerdin yang dicoba dihubungi beberapa kali tidak meresponnya.

Sedangkan Sekretaris DPD I Golkar Sumsel Herpanto sendiri mengaku pihaknya saat ini belum melakukan pleno untuk merekomendasikan 3 nama calon ketua DPRD Sumsel tersebut ke DPP.

Menurut Herpanto, dalam penentuan unsur ketua atau pimpinan DPRD Provinsi atau Kabupaten/ kota, pihaknya memiliki ada mekanisme, dimana harus melalui pleno dan dihadiri pengurus 1 tingkat diatasnya.

"Kriteria pasti ada, seperti incumbent pengurus DPD dalam tingkatan diutamakan. Apabila itu tidak ada maka turun kebawah," jelasnya.

Dijelaskannya, saat waktunya pleno tingkat DPD I, nanti mengusulkan 3 nama, dan klarifikasi yang diplenokan DPP dengan dihadiri ketua DPD I provinsi untuk memutuskan nama.

"Jadi Golkar belum melakukan pleno, karena Golkar sempat digugat ke MK oleh PDI-P. Tapi yang jelas, setelah penetapan caleg terpilih oleh KPU, kami akan melakukan pleno dan saat ini belum tahu dan itu hak preogratif ketua DPD I," jelas Herpanto yang saat ini sedang melakukan pleno ditingkat Kabupaten/ kota.

Terpisah, Ketua Koordinator Pemenangan Pemilu wilayah Sumatera DPP Golkar Indra Bambang Utoyo menerangkan, jika penentuan calon unsur ketua dan pimpinan badan legislatif disetiap tingkatan, partainya memiliki mekanis tersendiri

"Berdasarkan juklak yang ada untuk penentuan ketua atau pimpinan badan legislatif, harus dirapatkan secara pleno DPD masing- masing. Kalau provinsi DPD 1, yang nanti keluarkan 3 nama,alu dirapatkan DPP yang dihadirkan ketua DPD I untuk mengeluarkan 1 nama," terangnya.

Sedangkan untuk kriterianya, Golkar memiliki syarat diantaranya prestasi, dalam artian peraih suara terbanyak. Kemudian, loyalitas artinya sudah berapa lama di pengurus dan kedudukannya di pengurus dan tidak pernah pindah partai.

Termasuk juga, kader itu tidak tercela, dengan artian tidak punya kasus hukum selama ini.

"Kriteria- kriteria itu akan diperhatikan DPP. Kita harapkan sebelum pelantikan sudah ada putusan dari Jakarta," tandasnya. (fiz/arf)

Like Facebook Sriwijaya Post Ya...